Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menalangi dana pembebasan lahan proyek strategis nasional pada tahun ini. Nantinya dana tersebut akan diganti dana penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2017, saat cair.
Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, dalam APBN 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran PMN untuk LMAN sebesar Rp 20 triliun. Rencananya dana itu akan digunakan untuk membayar dana talangan pengadaan lahan tahap kedua, yakni untuk proyek pembangunan 22 ruas tol senilai Rp 13,26 triliun, 24 bendungan senilai Rp 6,74 triliun, tiga infrastruktur perkeretaapian, dan satu pelabuhan.
Menurut Puspa, khusus untuk pengadaan lahan ruas tol, saat ini LMAN masih dalam tahap mengusulkan kepada Menteri Keuangan, agar Kementerian PU-Pera melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bisa melakukan talangan terlebih dahulu. "Kami, LMAN yang mengusulkan ke Menteri Keuangan bahwa untuk Rp 13,26 triliun harusnya sudah bisa mereka (talangi)," kata Puspa, Selasa (4/4).
Dia bilang hingga saat ini, pemerintah dan DPR baru mencairkan PMN untuk LMAN dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 16 triliun. Dari angka tersebut, LMAN baru akan mengeksekusi dana sebesar Rp 13,1 triliun untuk pembayaran dana talangan pembebasan lahan tahap pertama. Yakni, 28 proyek infrastruktur jalan tol yang terdiri dari empat ruas tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans non Jawa, dan Jabodetabek.
Tak hanya itu, dari anggaran sebesar Rp 13,1 triliun tersebut juga digunakan untuk pembayaran pembebasan 20 juta meter persegi (m2) luas tanah dan 20.017 bidang lahan yang dilakukan 29 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sejatinya tahun ini LMAN masih mengalami kekurangan dana pembebasan lahan sebesar Rp 15 triliun. Sebab menurut Puspa, kebutuhan pembebasan lahan oleh BPJT tahun ini sebenarnya Rp 28 triliun. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan tambahan PMN dalam APBN-P 2017. Jika tidak bisa masuk APBN-P, kekurangan kebutuhan itu akan diusulkan dalam PMN tahun depan bersama dengan usulan anggaran untuk pembebasan lahan tahap ketiga.
Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Ekonomi Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak besar terhadap ekonomi. "Kami pilih yang paling penting dan bisa dimulai paling lambat akhir 2018," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
