Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dalam pidato paripurna mengungkapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatian DPR-RI, salah satunya adalah menindaklanjuti putusan uji materi UU Cipta Kerja Mahkamah Konstitusi (MK).
“DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. DPR RI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI,” ungkapnya dalam rapat paripurna di gedung DPR, Kamis (16/12).
Puan juga menjelaskan, bahwa DPR-RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang ramai di masyarakat seperti praktik mafia tanah, dan kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: Pertemuan Megawati, Puan dan Prabowo jadi sorotan, ini kata Setneg
Selain itu, Puan juga menyoroti beberapa masalah lain seperti perlindungan Konsumen industri jasa keuangan, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun, antisipasi masuknya varian omicron ke Indonesia, tingginya harga bahan makanan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru Tahun 2022, persiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan cofid19 telah Natal dan tahun baru 2022, dan penanganan bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2021.
“DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut menjelang Natal dan tahun baru,” katanya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi telah diserahkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga serta para gubernur sebagai tindak lanjut telah diundangkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Ganjar Pranowo dinilai masih dijaga PDIP dari tawaran partai lain
“Pelaksanaan DIPA tersebut agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien sehingga sejak awal Tahun 2022 berbagai program pemerintah telah hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelas Puan.
Sebelumnya, di tahun 2021, Puan melihat APBN 2021 fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian program strategis nasional.
Baca Juga: Ganjar Pranowo dilirik Golkar untuk Pilpres 2024 bila PDIP tak mencalonkannya
Bahkan anggaran PEN ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun, yang diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha.
“Dalam situasi covid-19 penyelesaian program strategis nasional menjadi sangat penting, agar tidak menjadi proyek mangkrak. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif di tengah kondisi fiskal yang tertekan untuk kebutuhan penanganan pandemi covid-19,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
