Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Satu dari lima proyek kemitraan antara pemerintah swasta atau public private partnership (PPP) yang siap digarap tahun ini. Proyek itu adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jawa Tengah.
Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bidang Sarana dan Prasarana Dedy Supriadi Priatna menjelaskan, proyek itu sudah mempunyai calon investor dan proses pemasukan harga akhir bulan Januari ini. "Jadi Maret sudah tahu pemenanganya," ujar Dedy usai rapat terbatas keselamatan transportasi laut di Istana Wakil Presiden, Rabu (12/1).
Nilai proyek ini pembangkit listrik 2 x 1.000 Megawatt ini mencapai US$ 3 miliar. Adapun investor yang siap menggarap berasal dari Jepang, China, Korea Selatan, dan Inggris. "Jadi, yang sudah pasti jelas timelinenya adalah PLTU," kata Dedy.
Para investor itu adalah China Shenhua Energy Company, CNTIC-Yudean Consortium, Korean Electric Power Corp. Kemudian, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui and Intl Power Plc Consortium, dan Suez-Tractable & J-Power Consortium.
Bukan itu saja, proyek PLTU itu sudah mendapat jaminan pemerintah. Penjaminan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Lantaran sudah siap, proyek PLTU yang pertama memperoleh penjaminan.
Dedy menambahkan, dua proyek lainnya yaitu proyek air minum Umbulan di Jawa Timur dan jalur kereta api dari stasiun Manggarai menuju bandara Soekarno Hatta masih tergantung pada kajian ulang desain yang akan dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kedua proyek itu masing-masing bernilai US$ 200 juta untuk proyek air minum dan US$735 juta untuk jalur kereta api.
Sedangkan, proyek pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo, Karangasem Bali tergantung pada Menteri Perhubungan untuk menetapkan otoritas pelabuhan yang akan mengelolanya. Sebab, kata Dedy, otoritas pelabuhannya ada di Surabaya. Adapun proyek di Tanah Ampo itu bernilai sekitar US$30 juta.
Menurut Dedy, Menteri Perhubungan Freddy Numberi segera menetapkan pengelola pelabuhan itu. "Kalau itu oke, Februari sudah bisa prakualifikasi," katanya.
Yang jelas, satu proyek PPP yang masih bermasalah adalah jalan tol Medan menuju Bandara Kuala Namu. Nilai proyek ini sebesar US$475 juta"Walaupun Desember kemarin sudah prakualifikasi untuk porsi pemerintah, tapi itu saja masih ada masalah tanah, belum lagi porsi swastanya," imbuh Dedy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News