Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk mengantisipasi molornya proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt. Dana itu untuk mengatasi risiko fiskal akibat keterlambatan penyelesaian pabrik setrum tersebut.
Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Agus Suprijanto mengatakan, dana Rp 10 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2011 yang saat ini nilainya mencapai Rp 96,8 triliun. Dia mengatakan, penggunaan dana itu sudah mendapat restu dari DPR.
Agus menduga proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara tak bisa rampung sesuai target. Dengan demikian, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih akan menggunakan bahan bakar minyak untuk menghasilkan listrik. “Cuma mudah-mudah nggak ada masalah,” ujarnya.
Yang pasti, Agus mengatakan, pemerintah tidak akan memakai seluruh dana Rp 10 triliun tersebut. Menurutnya, penggunaan dana tersebut tergantung risiko fiskal yang dihadapi PLN. "Jadi Rp 10 triliun itu maksimal,” tandasnya.
Proyek listrik 10.000 Megawatt tahap I yang mulai dilakukan 2007 lalu ditargetkan selesai selama lima tahun. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut baru berjalan sekitar 50%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, proyek tersebut tidak akan selesai pada 2012 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
