Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil sementara hitung cepat alias quick count menunjukkan Paslon Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan 2 paslon lainnya.
Apabila keduanya resmi menang, maka program di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan.
Meski begitu, keberlanjutan program Jokowi ditambah program baru dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai akan membebani APBN 2025.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang Quick Count, Ini Pandangan Fitch Rating Soal Ekonomi RI
Pasalnya program keberlanjutan tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Disamping itu keduanya juga akan mengusung program makan siang dan susu gratis bagi anak dan ibu hamil.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menghitung, untuk memenuhi anggaran jumbo tersebut diperlukan adanya peningkatan rasio penerimaan negara. Artinya peningkatan beban belanja itu bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan.
Meski begitu, menurutnya untuk meningkatkan penerimaan negara tidaklah mudah. Sehingga kemungkinan pemerintahan baru nantinya masih akan mengandalkan utang.
“Kebutuhan peningkatan belanja di APBN 2025 masih akan mengandalkan pendanaan melalui penerbitan surat utang dan juga pinjaman luar negeri ke lembaga multilateral maupun secara bilateral,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (26/2).
Baca Juga: Fitch Ratings Ingatkan Risiko Fiskal Jangka Menengah Indonesia Akan Naik
Meski begitu, Ia juga menilai realokasi anggaran juga dinilai bisa menjadi alternatif untuk mendanai program baru yang akan diusung nantinya. Akan tetapi, porsi belanja di APBN saat ini sebenarnya relatif sudah terbatas.
Artinya beberapa penyesuaian dan efisiensi APBN dari sisi pos belanja sudah dilakukan oleh pemerintah setidaknya dalam 10 tahun ke belakang.
“Jadi walaupun misalnya melakukan realokasi belanja menurut saya porsinya tidak akan terlalu signifikan terutama jika konteksnya menopang kebutuhan tambahan belanja dari program pemerintah baru nantinya,” ungkap Yusuf.
Hal ini juga, lanjutnya yang kemungkinan menjadi landasan, defisit APBN di 2025 nantinya akan kembali melebar dari tahun 2023. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit APBN pada 2025 akan meningkat menjadi 2,4% hingga 2,8% dari PDB.
“Penambahan defisit anggaran adalah kombinasi dari masih relatif belum mampunya posisi pendapatan mengakomodir tambahan kebutuhan di sisi belanja oleh karena itu kita melihat adanya proyeksi kenaikan defisit yang dihitung melalui potensi peningkatan belanja dari pemerintahan baru dalam konteks ini Prabowo dan Gibran,” ungkapnya.
Baca Juga: Fitch Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 dan 2025 Akan Tetap di Kisaran 5%
Dihubungi secara terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan, pemerintahan baru nantinya bisa melakukan realokasi dan penghematan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran program baru, dan program keberlanjutan Presiden Jokowi.
“Kalau program-program populis tersebut dilaksanakan dengan menambah utang maka cara ini tidak kreatif,” tutur Eko.
Disamping itu, Ia juga menilai rencana pelebaran defisit seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memenuhi program populis yang sifatnya sosial.
“Tapi harus pada upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, seperti infrastruktur logistik dan kawasan industri,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
