Program Mahal Pemerintah Dinilai Belum Efektif Atasi Ketimpangan Ekonomi Masyarakat

Selasa, 02 September 2025 / 14:07 WIB

ILUSTRASI. Ekonom menilai program-program pemerintah beranggaran mahal belum efektif dampaknya ke masyarakat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai program-program pemerintah beranggaran mahal belum efektif dampaknya ke masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak dari Rp107 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026, atau setara 44% dari total anggaran pendidikan.

Selain itu, belanja untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban mencapai sekitar Rp 565 triliun atau hampir 19% dari total belanja pemerintah.

“Permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan, serta transparansi dan pertanggungjawabannya yang masih tidak jelas hingga hari ini. Apakah untuk memperkuat alat pertahanan negara, atau justru berpotensi digunakan untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujar Deni dalam diskusi publik, Selasa (2/9/2025).

Ia juga menyoroti alokasi bantuan modal bagi koperasi sebesar Rp 3 miliar per unit untuk 80.000 koperasi. Hingga kini, kata Deni, banyak yang tidak jelas keberadaannya, keanggotaan, maupun sistem pengelolaannya.

Di sisi lain, belanja untuk DPR justru meningkat signifikan. Deni mencatat, anggaran gaji dan tunjangan DPR naik dari Rp 5,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 9,9 triliun di 2025–2026.

“Itu berarti setiap anggota DPR bisa mendapatkan hingga Rp 1,4 miliar per bulan. Kalau gajinya Rp100 juta per bulan, itu artinya ada Rp 1,3 triliun untuk aktivitas lain untuk setiap anggota DPR,” jelasnya.

Selain beban pusat, daerah juga terdampak akibat berkurangnya transfer ke daerah. Dalam APBN 2025, transfer daerah dipangkas Rp 50 triliun, dan tahun depan diperkirakan turun lagi hingga 24%.

“Dengan kapasitas fiskal terbatas di daerah, pilihan pemerintah daerah sering kali menaikkan PBB, dan itu menjadi beban tambahan masyarakat. Permasalahannya adalah keadilan dan tekanan hidup itu mengancam perekonomian dan demokrasi kita,” jelas Deni.

Menurut Deni, ketidakadilan prioritas anggaran ini memperdalam keresahan publik.

“Gelombang protes hari ini merupakan akumulasi penolakan atas ketimpangan dan kontrak sosial yang timpang. Rakyat merasa dikhianati karena elit politik tampil arogan dan tidak peka,” katanya.

Ia mengingatkan, bila akar masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko menghadapi krisis ekonomi, delegitimasi negara, hingga degradasi demokrasi.

“Dan yang ditakutkan, sejarah mengajarkan pada 1997–1998, ketimpangan, kesulitan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum bisa memicu krisis multidimensi yang parah dan berlangsung lama,” katanya.

Ia menekankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar segera mengatasi akar permasalahan utamanya, dan bukan sekedar pidato. Jika tidak, hal-hal yang seperti ini akan terus berjadi dan berulang-ulang.