Reporter: Yohan Rubiyantoro | Editor: Test Test
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kontrak LNG Donggi Senoro ditinjau dan dipelajari lagi secara saksama. Ia pun meminta, seluruh kontrak migas di masa mendatang dibuat secara transparan dan mengutamakan kepentingan pasokan dalam negeri. Presiden mengatakan hal itu untuk menanggapi munculnya kritik di media massa dalam beberapa hari terakhir, yang menyebut Pemerintah dinilai telah berlaku tidak adil terhadap kontrak-kontrak LNG di tanah air.
Pemerintah saat ini terus mengotak atik kontrak LNG Tangguh, sementara kontrak Donggi-Senoro yang dibuat pada masa pemerintahan SBY-JK itu sendiri, juga tidak terlalu baik "Saya pun akan menanyakan kepada Menteri ESDM, mau dibawa kemana," ucapnya Minggu malam (28/9).
Presiden menyatakan, kontrak lapangan gas di Donggi-Senoro Sulawesi Tengah saat ini belum rampung dan masih dalam tahap negosiasi antara Pertamina, Medco dengan Mitsubishi. Yang jelas, Presiden menginginkan ada keseimbangan kepentingan dalam negeri dan kepentingan ekspor. "jadi prosesnya masih panjang," katanya.
Presiden juga meminta agar masalah yang terkait kontrak LNG Donggi Senoro segera diselesaikan. Ia mengakui ada sedikit persoalan dengan Pemerintah Daerah. Sebab itu ia minta seluruh pihak duduk bersama. "Negeri kita sendiri, Gas kita sendiri. Mari kita olah sebaik-baiknya," katanya.
Sementara Kepala BP Migas R.Priyono mengatakan proses negosiasi Donggi Senoro masih berlangsung. Ia bilang gas cair (LNG) itu akan ditawarkan berdasarkan harga yang terbaik. "Masih dilakukan negosiasi dengan pihak pembeli," katanya, tanpa merinci lebih lanjut. Donggi Senoro adalah ladang gas yang dieksploitasi Pertamina, Medco, dan Mitsubishi. Ketiganya membentuk konsorsium untuk membangun sekaligus mengoperasikan kilang tersebut.
Selain menjawab kritik, Presiden SBY juga mengingatkan agar seluruh kontrak migas dibuat lebih transparan, bersih dan bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Ia juga tidak mau menuduh siapa pun, apalagi menuduh pejabat-pejabat periode pemerintahan sebelumnya yang melakukan negosiasi dan menyusun kontrak. Namun, jika masyarakat memiliki bukti penyimpangan kontrak migas, Presiden menegaskan agar jangan segan-segan melaporkan kepadanya. "akan saya teruskan ke penegak hukum. Kalau betul dan ada bukti. Tapi kalau fitnah sana-sini, itu tidak bagus," tegasnya
Kilang LNG Donggi Senoro akan menjadi pusat kilang LNG ke-empat di Indonesia setelah Bontang, Arun, dan Tangguh. Kilang yang menggunakan pola downstream itu akan memproduksi LNG sekitar 2 juta ton per tahun
