Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Instruksi Presiden tentang Percepatan Kemudahan Berusaha direspons positif oleh kalangan pengusaha. Meski begitu, diperlukan komitmen dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk secara konsisten memperlancar arus investasi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menilai, Inpres tersebut pada dasarnya sangat positif untuk menciptakan keselarasan (streamline) birokrasi perizinan investasi pada level nasional.
Baca Juga: Hyundai Motor Company akan benamkan investasi senilai US$ 1,54 miliar di Indonesia
Dengan adanya instruksi itu, Shinta memandang, setidaknya pelaku usaha dan investor dapat berkiblat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk seluruh keputusan perizinan usaha maupun insentif investasi.
“Ini akan meningkatkan level kepastian berusaha di Indonesia secara signifikan apabila instruksi diimplementasikan dengan baik,” ujar Shinta kepada Kontan.co,id, Rabu (27/11).
Meski begitu, secara realistis, Shinta melihat bahwa celah tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi masih tetap ada. Sebab, Inpres tersebut pada dasarnya hanya menunjuk BKPM sebagai administrator pemberi izin maupun insentif.
Baca Juga: Airlangga Hartarto sebut Inpres kemudahan investasi sejalan dengan OSS
Sementara, kewenangan untuk menciptakan atau menghapus regulasi perizinan dan rekomendasi teknis untuk usaha dan investasi tetap berada di bawah masing-masing kementerian.
“Kalau suatu waktu terdapat kebutuhan menghilangkan aturan perizinan atau rekomendasi tertentu untuk memperlancar investasi, BKPM tetap perlu waktu karena mereka harus merekomendasikan ke Presiden terlebih dahulu untuk perubahan atau penghapusan, dan ini akan perlu waktu dan proses yang belum tentu mudah,” lanjut Shinta.
Keputusan untuk mengubah atau menghapus peraturan perizinan maupun rekomendasi di setiap kementerian tentunya tergantung pada pertimbangan-pertimbangan setiap stakeholders kebijakan tersebut, ujarnya.
Selain itu, Shinta juga menilai Inpres tersebut tidak menyasar pembenahan inkonsistensi perizinan usaha antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu menciptakan terobosan regulasi untuk membenahi celah inkonsistensi aturan perizinan dan birokrasi usaha dan investasi di level nasional-daerah.
Baca Juga: Investasi Hyundai Motor akan serap sebanyak 3.500 tenaga kerja
Di luar kedua catatan tadi, Shinta berharap langkah positif ini benar-benar terimplementasi penuh.
“Kami harap dengan Inpres ini dalam waktu dekat keluhan-keluhan atau hambatan-hambatan investasi karena perizinan di level nasional bisa berkurang signifikan di lapangan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
