kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Presiden Ingin Status PPKM Dicabut, Jubir Satgas Covid-19 Angkat Bicara


Sabtu, 24 Desember 2022 / 04:40 WIB
Presiden Ingin Status PPKM Dicabut, Jubir Satgas Covid-19 Angkat Bicara


Reporter: kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi kasus Covid-19 yang terkendali membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir tahun ini. 

Hal tersebut diutarakan Jokowi saat menghadiri Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022). 

Mulanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyinggung soal lonjakan kasus harian Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta dan Omicron. Namun, seiring berjalannya waktu kasus harian Covid-19 di Tanah Air turun menjadi 1.200 per 20 Desember 2022. 

"Dan, mungkin nanti akhir tahun (2022) kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM," kata Jokowi. 

Lalu, bagaimana penyesuaian penanganan pandemi Covid-19 apabila PPKM resmi dihentikan? 

Baca Juga: Jika Berdasarkan Kriteria WHO, Indonesia Sudah Endemi Covid-19

Penjelasan Satgas Covid-19 

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penanganan pasien Covid-19 di Indonesia akan terus berjalan selama masih ada kasus. 

Hal tersebut dikatakan Wiku dalam konferensi pers perkembangan Covid-19 jelang Nataru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/12/2022). 

"Dengan kondisi yang semakin terkendali, di mana kasus Covid-19 yang tetap diiringi dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19," kata dia. 

Wiku menambahkan, PPKM sebenarnya sangat berpengaruh untuk menjaga pengendalian kasus Covid-19 supaya tetap terkendali. Apabila PPKM dihentikan dan status pandemi turun menjadi endemi, kata Wiku, pemerintah akan melakukan penyesuaian. 

Penyesuaian yang dimaksud adalah mementingkan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi, surveillance, dan komunikasi publik kepada masyarakat. 

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sekaligus menjaga herd immunity tetap tinggi. 

"Itu menjadi hal utama yang harus diutamakan oleh seluruh lembaga dan masyarakat," sambung Wiku. 

Baca Juga: Jokowi Ingin Setop Status PPKM di Akhir Tahun, Menkes Minta Waktu

Perubahan pandemi ke endemi 

Berkaitan dengan kemungkinan penurunan status dari pandemi dan endemi di Indonesia, Wiku juga menyampaikan, perubahan ini membutuhkan kedisiplinan masyarakat. 

Mereka diminta untuk menjaga kesehatan secara lebih mandiri supaya transisi dari pandemi ke endemi berjalan lebih baik. Wiku menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat juga menentukan apakah Covid-19 tetap terkendali di Indonesia. 

"Meskipun saat ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam situasi endemi, namun kewaspadaan masyarakat secara global di masa ini harus tetap tinggi," jelas Wiku. 

"Karena WHO masih belum mencabut status pandemi. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ke depannya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Berencana Hentikan PPKM, Ini Kata Jubir Satgas Covid-19"
Penulis : Yefta Christopherus Asia Sanjaya
Editor : Sari Hardiyanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×