Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pelebaran defisit anggaran dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 sementara menjadi 2,35%. Hal tersebut berdampak pada jumlah penebitan surat berharga negara (SBN) (neto) yang akan diterbitkan tahun ini.
Dalam APBN 2016, pemerintah mematok defisit anggaran 2,15% dari PDB. Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah menargetkan penerbitan SBN (neto) pada tahun ini sebesar Rp 327,2 triliun.
Dalam RAPBN-P 2016, pemerintah mengusulkan defisit anggaran sebesar 2,48% dari PDB. Dengan besaran defisit tersebut, target penerbitan SBN bertambah Rp 57,8 triliun dari APBN induk menjadi Rp 385 triliun.
Sementara itu, dengan pengurangan defisit menjadi 2,35% dari PDB, tambahan penerbitan SBN menurun, yaitu hanya sebesar Rp 41,4 trilun dari APBN induk menjadi Rp 368,4 triliun. Padahal, SBN akan menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan pemerintah untuk menampung dana-dana repatriasi yang masuk melalui kebijakan Tax Amnesty.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengaku, jumlah penerbitan SBN yang disepakati dalam postur APBN-P sementara tersebut masih cukup untuk menampung dana-dana repatriasi dari Tax Amnesty. Selain itu, lanjut Robert, SBN hanya menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan untuk menampung dana tersebut.
Namun, Robert juga mengatakan, pemerintah masih punya langkah lain jika jumlah SBN yang akan diterbitkan tahun ini tak cukup mampu menampung dana-dana Tax Amnesty. "Kami bisa mempertimbangkan pre-funding (penarikan utang di awal untuk tahun 2017)," kata Robert kepada KONTAN, Rabu (22/6).
Menurutnya, pre-funding tersebut diperbolehkan dalam Undang-Undang APBN. Namun demikian, pemerintah juga masih akan memantau kondisi ekonomi global dan domestik. "Tergantung appetitenya," tambahnya. Robert mengatakan, jika nantinya pre-funding dilakukan, kemungkinan besar SBN yang akan diterbitkan berdenominasi rupiah.
Selain lelang SBN rutin, hingga kini pemerintah telah menerbitkan SBN berdenominasi dollar Amerika Serikat (global bond) sebesar US$ 3,5 miliar, global sukuk US$ 2,5 miliar, euro bond US$ 3,4 miliar, dan samurai bond US$ 0,9 miliar.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Scenaider Siahaan mengatakan, dari sisa SBN yang belum diterbitkan pemerintah pada tahun ini akan dipenuhi dengan melalui penebitan SBN berdenominasi rupiah.
Hal tersebut sejalan dengan implementasi rencana kebijakan Tax Amnesty. Tak hanya itu, penerbitan SBN rupiah juga dilakukan sejalan dengan diberlakukannya kewajiban penempatan dana pensiun dalam SBN dengan jumlah yang telah ditentukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
