Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser jadwal sidang paripurna pelantikan Wakil Presiden (Wapres) dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penundaan tersebut diumumkan dengan alasan padatnya agenda kenegaraan Presiden.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung, Susi Dwi Harijanti menilai, proses pengisian kursi wakil kepala negara tidak terlepas dari dinamika politik. Menurutnya, selain pemenuhan aspek legalitas formal sesuai aturan perundang-undangan, aspek etika turut disorot.
"Pengisian jabatan yang menghendaki keterlibatan partai politik tentu dibarengi dengan berbagai pertimbangan dan memerlukan kesepakatan-kesepakatan politik. Dari aspek hukum, yang terpenting adalah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, belajar dari pengalaman terpilihnya Gibran sebagai wapres, perlu diperhatikan pula hal-hal yang bersifat etis," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Anak Krakatau, Merapi, dan Semeru Berstatus Siaga, Ini Radius Bahayanya
Susi memaparkan, dalam sistem pemerintahan presidensial, keberadaan Wapres merupakan keharusan dengan fungsi berbeda dibandingkan jajaran menteri kabinet.
Dia bilang, posisi tersebut memiliki dua peran utama, yakni menggantikan kepala negara apabila berhalangan tetap serta menjalankan penugasan strategis langsung dari presiden.
"Meski menjadi pembantu seperti halnya menteri-menteri, namun Wapres memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, berkenaan dengan kekosongan jabatan presiden. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka wapres akan menggantikan kekosongan jabatan tersebut," jelasnya.
Terkait kualifikasi figur yang dibutuhkan Indonesia saat ini, Susi menekankan pentingnya kecocokan kerja sama antara presiden dan wakilnya. Kapasitas personal yang memadai juga menjadi syarat mutlak agar wakil presiden mampu mengemban tugas-tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Dengan demikian, kriteria yang dibutuhkan terutama berkenaan dengan kemampuan bekerjasama dengan presiden. Selain itu, dibutuhkan seorang wapres yang memiliki kapasitas memadai untuk membantu presiden menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan," tambahnya.
Setelah pelantikan resmi digelar nanti, Susi mendorong agar kepala negara segera mendistribusikan mandat khusus kepada wakil presiden terpilih. Ini dinilai krusial guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan mendasar bangsa, termasuk mengawal kelancaran sejumlah proyek strategis nasional.
Baca Juga: Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2026, DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Tahun Ini
"Mengingat terdapat berbagai persoalan mendasar yang saat ini dihadapi, presiden secepatnya memberikan penugasan-penugasan khusus kepada wapres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Misal, berkenaan dengan PSN tertentu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)