kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.266   -12,00   -0,07%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

Irjen Eko Hadi Santoso Diberhentikan Secara Tidak Hormat dari Kepolisian


Selasa, 17 November 2026 / 20:02 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso Diberhentikan Secara Tidak Hormat dari Kepolisian
ILUSTRASI. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)


Reporter: Aura Putri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) buntut kasus dugaan penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam hari ini, dari pukul 09.00 WIB-18.00 WIB.

"Putusan pertama, sanksi terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuayan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Trunoyudo bilang, dalam sidang etik ini turut hadir 9 orang saksi termasuk saksi meringankan.

Adapun sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan.

Sedangkan tiga anggota komisi sidang, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dinilai telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×