Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Staf Deputi Politik KPP Partai Rakyat Demokratik (PRD) Alif Kamal menyayangkan sikap Direktur Utama BPJS yang meminta bayaran gaji hingga Rp 530 juta per bulan.
Angka gaji ini merupakan kenaikan beberapa kali lipat jika dibandingkan ketika masih berbendera Jamsostek, dimana gaji Dirut hanya Rp 120 juta.
Menurut Alif, ditengah himpitan ekonomi karena kenaikan BBM, TDL dan harga-harga kebutuhan pokok, rakyat kemudian harus dipaksa untuk membayar iuran seumur hidup.
Karena itu, menurut Alif, permintaan kenaikan gaji Dirut BPJS menjadi tamparan keras untuk rakyat miskin Indonesia.
Tak ayal, sambung dia, program layanan kesehatan yang sudah berjalan 17 hari ini, ternyata banyak mendapat penolakan dari rakyat Indonesia.
"BPJS yang dulu diibaratkan sebagai layanan kesehatan paling ideal untuk dilaksanakan di Indonesia ternyata banyak menimbulkan kecurigaan baik dari sisi pengumpulan iuran tiap bulan dari peserta, dan pembayaran upah untuk direksi dan karyawannya," ujar Alif Kamal , Jumat (17/1).
Untuk itu, lanjut Alif, tak salah bila banyak pihak menolak diberlakukannya BPJS. Pertimbangannya, antara lain, pertama jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara untuk penyelenggaraannya telah dialihkan menjadi "tanggungjawab sosial" dengan kewajiban tiap-tiap orang membayar iuran.
Kedua, jumlah dana yang akan ditampung dalam BPJS sangat besar dan akan terus menggelembung seiring waktu melalui iuran-iuran yang dibayarkan. Pengumpulan iuran ini sarat akan kepentingan tertentu, apalagi jelang Pemilu 2014 bulan april nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
