Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran akan membentuk Kementerian Perumahan dan menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahunnya.
Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo menjelaskan, 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta rumah di pedesaan (dimana 1 juta rumah di antaranya di wilayah pesisir).
Program 3 juta rumah ini juga ditujukan untuk mengentaskan persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air.
Baca Juga: Ini Konsep Pemerintahan Prabowo-Gibran Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.
Hashim bilang, setidaknya ada 37 juta unit rumah harus dipenuhi pemerintah. Pasalnya, masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.
"Kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Kita sudah masukkan angka RAPBN tahun depan, waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sabtu (31/8).
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, upaya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat dan janji-janji politiknya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Kejar Target 70% Pembangunan Layak Huni di 2024
Bambang berharap backlog perumahan dapat teratasi dengan adanya kementerian yang khusus mengurusi perumahan.
Karena masalah perumahan harus ditangani level menteri yang bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Hanya tentu perlu effort yang besar karena menyangkut prioritas budget, menteri yang kreatif dan mumpuni. Serta support dan kerjasama dari swasta agar target 3 juta rumah bukan hanya utopia semata," ujar Bambang kepada Kontan, Senin (2/9).
Bambang mengatakan, target 1 juta rumah saat ini sulit tercapai, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena hanya mengembangkan landed house.
Sebab itu REI mendorong solusi mengatasi itu dengan mengembangkan hunian vertikal yang hemat lahan, area terintegrasi dengan transportasi dan rencana kota. Serta tentu didukung aturan subsidi yang realistis.
Baca Juga: Begini Rekomendasi Saham Emiten Properti di Semester II 2024
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda meminta permasalahan fundamental perumahan harus diperbaiki termasuk bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus benar-benar siap.
Menurut Ali, ketiga pilar itu harus bisa sejalan dengan target. Jika tidak, maka akan sulit tercapai target pembangunan 3 juta rumah, mengingat saat ini target sejuta rumah setiap tahunnya tidak tercapai. "Agak sulit, tapi bukan tidak mungkin," ujar Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
