Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 - 2024 agar tidak mengesampingkan sektor peternakan. Pasalnya, pada kenyataannya masyarakat juga membutuhkan pengusaha ternak untuk mengkonsumsi daging.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPSKI Rochadi Tawaf bilang, pemerintah mesti menyelesaikan permasalahan regulasi pada sektor peternakan, utamanya dapat melakukan harmonisasi kebijakan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan produktifitas pengusaha bidang peternakan.
Bukan malah menurunkan peoduktifitas yang telah ada. "Utamanya harmonisasi kebijakan-kebijakan yang kontra produktif," ucap Rochadi ketika dihubungi, Senin (1/7).
Ia meminta agar harmonisasi kebijakan tidak hanya dilakukan di satu instansi saja. Tetapi juga dilaksanakan pada lintas kementerian dan lintar direktorat jenderal kementerian. Juga dilakukan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai pada surat keputusan direktur jenderal. "Mulai dari UU, PP dan permentan sampai dengan SK dirjen lintas kementerian," ungkap dia.
Menurut Rochadi, belum adanya harmonisasi itu mengakibatkan iklim usaha tidak kondusif. "Kendala dari aturan yang ada menyebabkan iklim usaha tidak kondusif, misalnya bolehnya masuk daging india yang melanggar UU, tidak berpihaknya pemerintah ke peternak rakyat dan yang lainnya," tutur Rochadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
