Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Selain itu, menurut Ajib, ketimbang PPKM darurat idealnya pemerintah langsung menetapkan lockdown. Namun dengan memperhatikan 2 hal mendasar.
Pertama, Ajib mengatakan masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum presisi karena data base belum valid.
Kedua, masih ada masalah dialokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya. Ajib mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2020 sekitar Rp15.434 triliun.
Baca Juga: Segera tes jika merasakan gejala atau kontak dengan pihak yang positif Covid
Dengan proporsi konsumsi sekitar 57%, atau sekitar Rp. 8.797 triliun, maka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 169 triliun setiap minggu.
“Ketika PPKM diberlakukan selama 2 minggu, maka pemerintah perlu menggelontorkan dana sekitar Rp 338 triliun. Kebutuhan dana inilah yang kembali menjadi bottlenecking untuk menetapkan kebijakan lockdown. Sehingga PPKM darurat menjadi sebuah pilihan jalan tengah,” jelas Ajib.
Selanjutnya: PPKM Darurat bakal menekan bisnis kartu kredit, begini strategi perbankan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
