Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Kementerian Agama menyebutkan, potensi dana haji di Indonesia terbilang cukup besar. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu menjelaskan, sedikitnya ada 500.000 warga yang ingin menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.
Dari angka itu, diperkirakan bisa terkumpul dana sedikitnya Rp 10 triliun setiap tahunnya. "Potensi orang yang mau menunaikan ibadah haji per tahun sekitar 500.000 dikalikan setoran awal pendaftaran haji akan ada outstanding dana total tambahan minimal Rp 10 triliun tiap tahun," kata Anggito di Gedung BNI Syariah, Jakarta, Selasa (25/3).
Anggito bilang, dari potensi dana Rp 10 triliun itu, sebesar Rp 5 triliun bakal ditempatkan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Rp 5 triliun ditempatkan di perbankan. Pada 2018 mendatang, pihaknya menargetkan bisa mengumpulkan dana haji hingga Rp 100 triliun.
Menurut Anggito, tingginya potensi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, mendorong Kementerian Agama khususnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji, untuk menerbitkan tabungan haji dan umrah.
Dana setoran awal masyarakat dapat disimpan di program tabungan umrah, yang merupakan program awal untuk ibadah haji khusus. "Sekaligus, memberikan mandat kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk mengelola dana haji," jelas Anggito.
Lebih lanjut Anggito menjelaskan, dana haji itu masuk ke rekening atas nama Menteri Agama yang terdapat di setiap bank penerima setoran haji. Nah, setoran haji itu memiliki virtual account atas nama Menteri Agama, namun dana tersebut bukan milik Menteri Agama RI.
Akun maya itu, dimaksudkan untuk para jemaah haji dan disebut sebagai rekening jabatan. "Sehingga, dana haji dan umrah nasabah bisa tetap dijaminkan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Jadi prosesnya clear (jelas) dan transparan. Jadi jangan salah, tidak ada rekening gendut," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
