Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay Meminta agar pemerintah memperjelas terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini.
“Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (30/6).
Baca Juga: Insentif baru! Pemerintah bebaskan PPN atas sewa toko atau gerai di mall
Lebih lanjut, Saleh juga merasa bingung mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown atau jika tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan bisa dikombinasikan dengan PPKM Darurat. Artinya, pada hari-hari kerja diterapkan PPKM Darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu.
“Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh juga tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” imbuhnya.
Menurut Saleh, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan.
Baca Juga: Jaga pemulihan ekonomi selama PPKM Mikro Darurat, pemerintah dorong bansos
Selain itu, Saleh juga mendorong agar pemerintah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Tidak lupa juga program vaksinasi harus dipercepat.
Selanjutnya: Bila PPKM Mikro Darurat diterapkan, Kadin beberkan dampaknya terhadap dunia usaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
