/2017/02/17/1845320676.jpg "Politisi Golkar Bantah Soal Kartu Truf, Sebut Dukung Gibran Karena Ada Kartu Lain")
Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Politik menjelang Pemilu 2024 semakin memanas. Terutama pasca Gibran Rakabuming didaulat menjadi Calon Wakil Presiden oleh Koalisi Indonesia Maju.
Salah satunya ucapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya tekanan kekuasaan terhadap beberapa partai politik. Bahkan, ia menyebut ada beberapa kartu truf ketua umum parpol yang sudah dipegang.
Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid menepis pernyataan Hasto tersebut. Ia mengatakan Koalisi Indonesia Maju, khususnya Partai Golkar memilih Gibran dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak muda.
"Kami memilih Gibran karena memberikan kesempatan kepada anak muda agar memimpin bangsa Indonesia," ucap Nusron dalam keterangannya, Senin (30/10).
Nusron menegaskan, partainya memilih Gibran sebagai pendamping Prabowo bukan karena kartu truf, melainkan karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Pra Kerja yang membawa kesejahteraan rakyat.
"Bukan karena "kartu truf", tapi karena Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra Kerja, Kartu Anak Sehat, dan kartu lain yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan buat rakyat," ujar dia.
Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR RI, juga membantah soal pernyataan yang menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konsitusi dan rakyat. Ia mengatakan, justru hal itu sebaliknya.
"Justru, Pak Jokowi taat dan patuh kepada konstitusi dan rakyat. Beliau tidak pernah pencalonan Gibran sebaga calon wapres sebelum ada landasan konstitusionalnya," lanjut Nusron.
Nusron menilai tidak ada istilah pembangkangan terhadap rakyat. Justru, Presiden Jokowi, katanya, ingin memenuhi panggilan rakyat, bukan panggilan partai.
Sebab menurutnya, dari awal Jokowi menjadi presiden dan Gibran menjadi Wali Kota Solo karena keinginan mengabdi dan melayani rakyat, bukan untuk mengabdi dan melayani partai.
"Karena hakekat pemimpin adalah petugas rakyat bukan petugas partai," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
