kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

PMN AirNav Indonesia Senilai Rp 1,55 Triliun Disetujui DPR, Ini Rincian Penggunaannya


Senin, 18 September 2023 / 17:11 WIB
ILUSTRASI. DPR menyetujui suntikan modal negara PMN tahun 2023 kepada AirNav Indonesia senilai Rp 1,55 triliun


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui suntikan modal negara atau penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2023 kepada Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.

Adapun suntikan modal tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp 659,19 miliar dan PMN non tunai barang milik negara (BMN) sebesar Rp 892,01 miliar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan, PMN tunai sebesar Rp 659,19 akan digunakan AirNav Indonesia untuk melengkapi teknologi navigasi penerbangan, peremajaan peralatan ATM System yang telah memasuki batas maksimum usia teknis, serta dukungan atas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Tidak hanya itu, PMN tunai tersebut juga digunakan untuk pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura untuk program Realignment FIR Jakarta-Singapura.

Baca Juga: AirNav Ajukan Tambahan PMN Rp 1,55 Triliun Agar Sistem Navigasi Setara Australia

"Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 659,19 miliar," ujar Dolfie saat membaca kesimpulan keputusan rapat di DPR RI, Senin (18/9).

Sementara untuk PMN non tunai tahun anggaran 2023 berupa barang milik negara (BMN) yang disepakati sebesar Rp 892,01 miliar ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum LPPNPI.

Kemudian, PMN non tunai tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat BMN dari Kementerian Perhubungan yang terkait dengan kenavigasian kepada Perum LPPNPI.

"Terima kasih atas persetujuannya terhadap PMN yang kami ajukan untuk BUMN ini, kami akan memastikan apa yang menjadi kewajiban pelaporan dari BUMN ini akan kami sampaikan sebelum 25 September 2023," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×