Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan turunan (derivat) plasma nasional masih bergantung impor. Bahan baku impor yang diperoleh dari pengolahan darah ini disebut bisa diproduksi Palang Merah Indonesia (PMI), swasta, maupun BUMN.
Fraksionasi plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
Ketua PMI Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengjelaskan, sejumlah UTD PMI telah bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Namun lantaran regulasi, fraksionasi plasma untuk memperoleh bahan baku dari derivat plasma belum dilakukan PMI secara regular.
"Semuanya bisa diambil dari darah itu yang selama ini kita terbuang (baca; plasma), yang kita butuh hanya satu surat (baca; izin). PMI dan Swasta, karena banyak masalah yang bisa kita atasi dengan frakasionasi ini," kata JK saat pembukaan rangkaian aara yang bakal digelar hingga Kamis (16/12).
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, 16 Desember: Tambah 213 Kasus Baru, Tetap Taat Prokes
JK menambahkan, segala pendukung fraksionasi plasma dalam negeri telah tersedia. Sejumlah pendukung tersebut di antaranya teknologi pengolahan darah, investor, dan bahan baku. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini berharap, izin pengolahan ini dapat dikeluarkan segera.
JK juga menegaskan, PMI tidak mengomersialisasi darah. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh darah, tegasnya, merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).
Seperti diketahui, untuk memperoleh darah dari pendonor sukarela, dibutuhkan tenaga kesehatan, teknologi pengolahan dan pemeriksaan darah.
“Ongkos pengelolaan darrah bukan harga, orang sering bilang harga, tidak ada harga darah. Ongkos darah di Indonesia termasuk paling murah di dunia, kalau di Amerika kira-kira US$ 250 atau empat juta, kita Rp 360 ribu,” imbuhnya.
