Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA.Ternyata tak seluruh anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab) yang sepakat dengan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menolak rencana tersebut.
PKS beralasan kenaikan harga BBM subsidi bisa diatasi bila pemerintah memiliki langkah antisipatif sejak dua tahun lalu. "Pemerintah justru tidak melakukan antisipasi dua tahun lalu. Sekarang beban ini dialihkan kepada rakyat, padahal sebetulnya masih banyak pilihan yang bisa diambil pemerintah terkait harga BBM," ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, Rabu (29/2).
Karena itu, Anis mengatakan, pemerintah seharusnya bisa membenahi manajemen fiskal itu tersebut. Langkah tersebut adalah menghentikan pemborosan anggaran di semua sektor pemerintah. "Masih terlalu banyak pemborosan-pemborosan, akibat alokasi dana yang tidak produktif dan tidak efisen," jelasnya.
"Jadi setelah memindahkan beban kepada rakyat, pemerintah muncul sebagai sinterklas," tandas Anis.
Kedua, lanjut Anis, adalah menambal kebocoran anggaran yang masih terjadi. Menurutanya, kebocoran anggaran dapat berdampak pada inflasi kenaikan harga, terutama harga sembilan bahan pokok dan juga tarif dasar listrik.
PKS menolak kebijakan menaikkan harga BBM juga karena disertai kompensasi bagi warga miskin. PKS menilai pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk kampanye partai pemerintah.
Anis Matta menilai BLT bisa membuat masyarakat diam dan tak memprotes kenaikan harga BBM. "Jadi setelah memindahkan beban kepada rakyat, pemerintah muncul sebagai sinterklas," tandas Anis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
