Reporter: Noverius Laoli | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai masyarakat hingga kini masih sangat membutuhkan subsidi, utamanya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Subsidi itu meliputi subsidi energi, pertanian, dan kesehatan. Makanya, subsidi harus tetap dipertahankan. Hanya, pengelolaannya harus diperbaiki.
Maka itu, PKB berjanji akan mempertahankan subsidi ke masyarakat yang membutuhkan karena masyarakat masih membutuhkannya. "Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi rakyatnya secara ekonomi," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar memberi alasan.
Subsidi, menurut PKB, menjadi hal yang penting dalam perlindungan warga. Apalagi subsidi berasal dari uang rakyat yang diambil dari pajak, bukan uang negara.
Namun pemberian subsidi harus ada diferensiasi atau pembedaan kebijakan agar tepat sasaran. Mekanisme pemberian subsidi, menurutnya, juga tidak perlu meniru negara maju yang hanya fokus ke produk-produk tertentu.
Politisi PKB Anna Muawanah, menambahkan, PKB yakin bahwa pemberian subsidi sudah menjadi tugas negara dalam rangka mengangkat perekonomian warga negara yang masih miskin. "Jadi subsidi itu masih diperlukan oleh masyarakat," tegas Anna yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Rabu (5/2).
PKB berjanji akan melakukan perbaikan sistem pemberian subsidi agar tepat sasaran. Selain tepat sasaran, pemberian subsidi juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Dengan transparansi pemberian subsidi baik subsidi energi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan perikanan, akan tepat sasaran dan mudah dikoreksi.
Sayang Anna tak memerinci dengan pasti, apa cara yang akan ditempuh PKB untuk mengupayakan pemberian subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Menurut Anna, PKB akan membuat program dan mekanisme pemberian subsidi tepat guna dan tepat pelaporan. "Pemberian subsidi harus berdasarkan data yang sudah dicek ke lapangan dan juga menggunakan basis e-KTP," katanya.
Ia mengakui, upaya pemerintah yang tidak untuk mengecek orang per orang yang berhak mendapatkan subsidi tidak mudah. Maklum, jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi tantangan terberat.
Agar tujuan pengguna subsidi tepat sasaran dan transparan, PKB mengusulkan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya kepada setiap orang atau instansi yang melanggar atau memanfaatkan subsidi untuk kepentingan sendiri atau kelompok.
Dengan sanksi berat, Anna yakin pelaku penimbunan BBM atau subsidi pupuk untuk petani, dan bantuan kesehatan bisa berkurang.
Agar tepat sasaran, segala bentuk pembiaran pencurian BBM subsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah juga harus dihentikan. "Selama ini, ada kecenderungan pembiaran penyelewengan subsidi," katanya.
Contohnya masih banyak nelayan yang membeli BBM subsidi untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain yang tidak berhak di tengah laut.
Demikian juga dengan subsidi pupuk bagi petani, subsidi pendidikan bagi pelajar atau guru dan dosen, juga harus dilakukan secara transparan dan mudah dipantau semua pihak termasuk masyarakat umum.
| Program lebih nyata agar bisa terlaksana Mengguyurkan subsidi kepada masyarakat adalah cara paling jitu untuk meraup simpati masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengapresiasi program pemberian subsidi oleh PKB ini, karena menilai subsidi masih perlu diberikan. Selain itu, mengutamakan akuntabilitas atau transparansi dalam pemberian subsidi menjadi pilihan yang realistis. Tapi Arbi khawatir mekanisme pemberian subsidi ini yang akuntabel dan transparan ini justru sering di rusak oleh partai politik. Padahal DPR tinggal membakukan mekanisme penyaluran subsidi lewat undang-undang. Meskipun, pemberian subsidi baik itu subsidi BBM, pertanian, pendidikan dan kesehatan mutlak harus diberikan kepada warga yang membutuhkan, pemerintah harus memberikan prioritas mana saja yang dinilai mendesak mendapat subsidi. Jadi ada salah satu program unggulan yang akan diperjuangkan untuk dapat subsidi. Ia mengambil contoh subsidi biaya pendidikan. Tapi programnya harus berbeda dengan bentuk subsidi yang ada sekarang ini. "Bagaimana agar program parpol itu lebih tepat sasaran misalnya memberikan subsidi langsung kepada orangnya, seperti yang lazim dipakai di negara maju," tegasnya. Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago meminta PKB memberikan jaminan bahwa program subsidi bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan seperti yang mereka janjikan. Karena itu ia meminta PKB menjabarkan lebih detil janji program mereka. "Jadi harus ada penjelasan yang masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat," bebernya. Ia berpendapat seharusnya program ini disertai jangka waktu dan tahapan pelaksanaannya. Jadi ada target pada tahun pertama seperti apa tahap kemajuan peningkatan akuntabilitasnya. Dengan begitu janji-janji politik ini bisa dilaksanakan dengan nyata dan mudah ditagih. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
