Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Setelah memperpanjang perjanjian jual beli saham atau share purchase agreement (SPA) dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) masih belum memutuskan pengambilalihan 7% saham Newmont.
Kepala PIP, Soritaon Siregar mengatakan, keputusan pembelian belum diambil karena sampai saat ini Pemerintah Indonesia terus mengkaji metode pembeliannya. "Tunggu saja, yang pasti SPA akhir Januari 2014 tidak akan kami perpanjang lagi," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/9).
Tanggal 24 Januari 2014 menjadi batas waktu SPA antara PIP dengan Newmont. Menurut Soritaon, sebelum batas waktu itu berakhir, PIP, selaku wakil pemerintah pusat dalam pembelian NNT, akan mengambil keputusan.
Meskipun begitu, PIP tetap akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana pembelian harus melalui izin DPR. Pemerintah, juga masih membuka kemungkinan membeli saham Newmont lewat Pemda atau Badan Usaha Milik negara (BUMN).
Dana PIP siap
PIP sendiri sudah menyiapkan dana khusus pembelian Newmont sebesar US$ 246,8 juta. "Dananya sudah siap sejak jauh-jauh hari, kalau disuruh beli kami siap," ujarnya.
Walau dana sudah tersedia, pemerintah belum mengambil keputusan karena masih mempertimbangkan berbagai aspek baik segi politik, ekonomi, keamanan, dan sosial.
Juru Bicara Newmont, Rubi Purnomo mengakui bahwa pemegang saham asing Newmont telah setuju perpanjangan SPA dengan PIP.
Dengan perpanjangan itu, Rubi berharap penyelesaian jual beli 7% saham divestasi Newmont bisa segera diselesaikan maksimal sampai batas waktu yang ditentukan.
Newmont menegaskan, walau proses divestasi saham ini terus molor, tetap tidak akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas operasi tambang perusahaan.
Sekadar tahu, pemerintah pusat sebenarnya memiliki beberapa pilihan untuk membeli 7% saham divestasi Newmont. Pertama, melalui PIP dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau melalui Pemerintah Daerah (Pemda), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD. Selain itu juga bisa melalui perusahaan swasta nasional tanpa izin DPR.
Sebelumnya Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan PIP untuk membeli 7% saham divestasi Newmont. "Kabupaten Sumbawa Barat yang paling langsung terkena dampak negatif Newmont," ujarnya. Untuk itu, Pemda Sumbawa Barat siap berdiskusi dengan PIP mengenai urusan teknis pembeliannya.
Sebelumnya Pemkab Sumbawa Barat dan Sumbawa juga Pemprov Nusa Tenggara Barat juga telah membentuk konsorsium PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk menguasai 24% saham Newmont senilai Rp 8,6 triliun menggandeng PT Multicapital yang tak lain anak usaha dari PT Bumi Resources Minerals Tbk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
