Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) meminta pemerintah memperpanjang moratorium lahan sawit. Larangan pembukaan lahan baru dan peningkatan produktivitas sawit tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan telah berakhir pada 19 September 2021 lalu.
Popsi menilai moratorium bermanfaat bagi peningkatan kemitraan petani sawit. "Memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melakukan penataan kemitraan yang berkelanjutan dengan petani swadaya," ujar Ketua Umum Popsi Pahala Sibuea, Kamis (23/9).
Pahala menyebut, moratorium berdampak pada pendapatan petani sawit. Pasalnya selama pemberlakuan moratorium, terdapat keseimbangan antara pasokan dengan permintaan sehingga menciptakan harga yang tinggi.
Baca Juga: Kementan menyetujui kelanjutan moratorium sawit
Hal serupa juga disampaikan Direktur Program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia Irfan Bakhtiar. Irfan menyebut Indonesia tak perlu tergesa-gesa dalam membuka moratorium sawit.
"Kita tidak tergesa-gesa harus ekspnasi, harga CPO sekarang itu 4.000 ringgit per ton bagus sekali harganya," ungkap Irfan.
Irfan justru menyoroti masih banyaknya pekerjaan yang belum rampung selama 3 tahun penerapan moratorium. Salah satunya adalah pendataan dan penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan.
Terutama bagi kebun sawit milik petani rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah teridentifikasi seluas 3,37 juta hektare (ha) lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan baru sekitar 700.000 ha yang telah selesai diproses penyelesaiannya.
Selanjutnya: KLHK: Masih ada 2,6 juta ha lahan sawit yang masuk kawasan hutan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
