kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Petani Protes Larangan Ekspor CPO, Ekonom: Bentuk Kegagalan Kebijakan Pemerintah


Selasa, 17 Mei 2022 / 18:27 WIB
Petani Protes Larangan Ekspor CPO, Ekonom: Bentuk Kegagalan Kebijakan Pemerintah
ILUSTRASI. Demo petani sawit soal larangan eskpor CPO adalah bentuk dari kegagalan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah ramai belakangan ini. Usai aksi demo buruh menggugat revisi UU Cipta Kerja, yang terbaru giliran petani sawit menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, demo petani sawit soal larangan eskpor CPO adalah bentuk dari kegagalan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

Menurut Piter, kebijakan larangan ekpsor CPO adalah keputusan sangat emosional yang tidak berdasarkan pertimbangan matang. Bahkan, kebijakan ini banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

“Saya pernah menyebutkan bahwa kebijakan ini akan berpotensi membawa kegaduhan yang bisa mengarah ketidakstabilan politik nantinya. Saya memberikan warning kepada pemerintah bahwa demo petani ini baru awal dan bisa berkembang jika pelarangan ekspor CPO tidak dicabut,” tambahnya.

Baca Juga: BPS: Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Bisa Pengaruhi Ekspor Indonesia

Piter menilai, selama ini pemerintah hanya melihat dari satu paradigma jika mahalnya harga minyak goreng adalah keuntungan hanya dimiliki oleh pengusaha. Padahal jika dilihat dari sisi lain, kenaikan minyak goreng juga dirasakan oleh petani kecil.

“Pemerintah selama ini melawan hukum alam. Harga mahal minyak goreng ini kenapa harus dipaksakan untuk menjadi Rp 14.000? Pemerintah apa tidak memikirkan nasib petani sawit?,” tegasnya.

Piter mengatakan, yang harus menjadi fokus pemerintah adalah dampak negatif dari kenaikan harga. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada kelompok miskin, pedagang gorengan, atau kelompok lainya yang dirugikan dengan kenaikan harga minyak goreng.

“Ingat warning untuk pemerintah, demo yang terjadi saat ini merupakan awal dari ketidakstabilan politik, nantinya akan bisa semakin parah jika kebijakanya tidak segera dicabut,” tandas Piter.

Baca Juga: Aspekpir Harap Pemerintah Perhatikan Kepentingan Petani Kelapa Sawit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×