kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45709,36   15,51   2.24%
  • EMAS908.000 -0,11%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN -0.19%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.21%

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU KPK


Kamis, 28 November 2019 / 14:08 WIB
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU KPK
ILUSTRASI. MK tolak permohonan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Kamis (28/11).

Baca Juga: MK tolak permohonan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi

Seperti diketahui pemohon uji materi UU KPK ini antara lain Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo dkk. Dengan memberi kuasa ke Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Para Pemohon mencantumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam posita dan petitumnya. Padahal Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ialah UU Nomor 19 Tahun 2019.

Majelis Hakim menyatakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah tidak benar.

Baca Juga: Hari ini, MK putuskan judicial review UU KPK hasil revisi

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto.

Kemudian, terkait permohonan para Pemohon yakni Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat 13, dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mahkamah berpendapat hal itu masih berkaitan dengan pengujian formil permohonan yang salah objek.

Oleh karena itu, konsekuensi yuridis permohonan a quo tidak lagi punya relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Apalagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Baca Juga: AAUI Ajukan Judicial Review UU Penjaminan

Sebagai informasi, beberapa poin yang menjadi gugatan Pemohon di antaranya adalah tidak ada keterbukaan dalam pembuatan UU, melangkahi program legislasi nasional (Prolegnas) yang wajar, serta kehadiran peserta sidang paripurna saat pengesahan UU.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×