Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dipertaruhkan menyusul mencuatnya isu kebocoran draf surat perintah penyidikan atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, publik tetap meletakkan asa pada lembaga ini agar korupsi tumbang hingga akarnya.
Profesionalisme dan soliditas tak urung menjadi pertanyaan setelah bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) KPK. Sprindik yang mencantumkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu kembali menyeret KPK dalam kemelut politik terbaru yang melibatkan elite pemimpin parpol. Penentuan status hukum Anas menjadi penting karena isu kasus korupsi Hambalang menjadi salah satu sebab gonjang-ganjing kepemimpinan Partai Demokrat jelang Pemilihan Umum 2014.
Penanganan atas keterlibatan Anas yang terkesan berlarut-larut telah menimbulkan tudingan bermainnya kepentingan politik. Maklum, dugaan keterlibatan politisi muda itu sudah disebut-sebut dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyidangkan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pengusutan kasus ini rentan terseret jerat kepentingan politik karena terjadi di tengah konflik internal Partai Demokrat. Indikasi adanya persoalan intervensi dalam pengusutan kasus Hambalang menantang kredibilitas dan integritas KPK.
Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu menunjukkan, 60,3 persen responden tidak puas dengan kinerja KPK yang terkesan kurang lugas mengusut keterlibatan Anas. Sementara dalam kasus dugaan korupsi lain, seperti pada kasus suap terkait impor daging sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, kepuasan terhadap kinerja KPK relatif lebih tinggi. Barometer prestasi KPK saat ini tampaknya ditentukan oleh sejauh mana keberhasilan KPK menangani kasus korupsi kakap yang melibatkan sejumlah elite parpol. Jika KPK sukses menuntaskan kasus besar, KPK mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik.
Tak terhindarkan bahwa penilaian publik kepada KPK sangat terkait dengan independensi KPK. Sebagai penegak hukum dengan kekuatan penetrasi penyidikan paling besar, hampir semua responden (85,6 persen) menilai KPK belum terbebas dari intervensi kepentingan politik. Pandangan bahwa penanganan koruptor bersifat tebang pilih dibenarkan tiga perempat responden. Selain itu, transparansi yang dilakukan KPK melalui berbagai upaya tampaknya belum mampu menjangkau pemahaman publik. Pendapat publik terbelah, separuh responden menyangsikan, separuh lainnya meyakini bahwa KPK sudah bekerja transparan.
Apresiasi meningkat
Sejauh ini, efektivitas pemberantasan korupsi oleh KPK memang belum mencapai tujuan utama. Salah satunya, penangkapan-penangkapan yang dilakukan KPK dinilai 63,5 persen responden belum bisa memberikan efek gentar kepada para koruptor. Alih-alih jera, justru semakin banyak upaya korupsi terungkap di tengah gangguan eksistensi KPK yang semakin besar. Upaya penggembosan KPK terus terjadi sejak lembaga ini berdiri tahun 2003, mulai dari ”kriminalisasi” pemimpin KPK, pengurangan kewenangan penyadapan, hingga penarikan penyidik Polri.
Saat tersangka korupsi akhirnya diadili, vonis mereka pun kerap kali tak sepadan dengan situasi hiruk-pikuk dalam penangkapannya. Ironisnya, berbagai upaya melemahkan KPK sering bersamaan dengan terjadinya pengusutan kasus besar, seperti proyek Hambalang, bail out Century, proyek wisma atlet, dan proyek simulator. Selain itu, upaya pelemahan KPK sering kali berakhir dengan turun tangannya Presiden memulihkan situasi (misalnya pidato Presiden 8/10/2012).
Namun, meski ada sejumlah pesimisme dan sorotan kepada KPK, secara umum lembaga ini tetap memperlihatkan diri sebagai sosok penegak hukum terkemuka. Di tengah berbagai sorotan, tingkat kepuasan umum responden terhadap KPK justru meningkat menjadi 57,6 persen dibandingkan dengan penilaian di September 2012. Tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, seperti kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian.
Citra positif lembaga KPK seolah bergeming, tak terpengaruh pemberitaan media sepekan terakhir mengenai friksi kepemimpinan kolektif KPK. Citra KPK terus meningkat hingga awal tahun 2013 ini menjadi 77,8 persen. Malahan, tim KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad dinilai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
Berjuang sendiri
Pelemahan KPK kali ini boleh jadi lebih berat mengingat KPK justru harus melawan ”musuh di dalam” melalui evaluasi internal kelembagaan. Pimpinan KPK telah menugaskan Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK untuk membentuk tim investigasi guna mengusut dugaan bocornya draf sprindik atas tersangka Anas (Kompas, 11/2/2013). Namun, lebih dari sekadar mengungkap pelaku pembocor dokumen, KPK harus mampu membuktikan integritas dan independensi dalam menjalankan tugas.
Besarnya harapan publik terhadap KPK harus menjadi modal utama KPK dalam memberantas korupsi, terutama kasus kakap yang melibatkan elite politik. Semua itu harus dibuktikan dalam rekam jejak kepemimpinan dan kelembagaan KPK. Bagaimanapun, publik masih melihat, KPK masih berjuang ”di jalan sepi”, menegakkan hukum di tengah minimnya dukungan sistem-perilaku hukum dan kondisi politik.(Litbang Kompas/Indah Surya Wardhani/Kompas Cetak/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
