Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, masih ada sejumlah evaluasi yang perlu diperhatikan pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pertama, FSGI meminta Program Guru Penggerak dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tidak mementingkan jumlah/kuantitas.
Kedua, Program Sekolah Penggerak harus diperbanyak karena lebih dirasakan kemanfaatannya oleh sekolah.
Ketiga, Program Organisasi Penggerak harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tidak merasakan dampaknya. “Model Rekrutmen P3K guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi,” ujar Heru saat dihubungi, Senin (29/11).
Baca Juga: Butuh usaha bersama untuk memulihkan pendidikan di Indonesia
Selain itu, Kualitas PJJ harus tetap ditingkatkan, mengingat masih ada 50% lebih responden yang menyatakan PJJ belum berjalan lancar. PJJ tidak hanya diperlukan saat pandemi. Bantuan Kuota Belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya.
Lebih lanjut, FSGI telah melakukan survei mengenai kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim terhadap 777 Guru responden.
Melalui survei tersebut, Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik oleh 82,5% responden, Program Sekolah Penggerak (PSP) dirasakan baik oleh 79,4% Responden, dan 73,6% responden menilai Program Organisasi Penggerak (POP) baik untuk kemajuan Pendidikan di Indonesia.
Terakhir 80,8% responden menilai proses rekrutken P3K Guru Honor telah berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor. Disamping itu sekitar 10%-20% responden menilai semua Kebijakan/Program Mendikbud ristek dalam kategori Cukup.
Baca Juga: Daftar lengkap passing grade PPPK Non-Guru 2021 dan materi seleksi
“Hal ini dapat difahami karena Sebagian besar program mas Menteri diberlakukan secara selektif artinya masih terdapat komponen guru yang tidak merasakan manfaat dari program-program Kemendikbudristek. PGP, PSP dan POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan P3K masih terbatas pada guru Honorer yang sudah tercantum di Dapodik,” ujar Heru.
FSGI mengatakan, masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Mendikbud ristek, meskipun di bawah 10%. Namun hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
Baca Juga: DPR: Survei lingkungan belajar ciptakan kultur sekolah toleran
Khususnya untuk bantuan kuota belajar, terdapat 10,4% guru yang menilai kurang artinya masih terdapat proses penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya.
“Secara umum penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan ke depannya,” tutur Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
