Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik alias e-procurement (e-proc) ternyata tidak lah murah. Agar semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki sistem tersebut dalam tempo dua tahun ke depan, butuh biaya sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menjelaskan, percepatan pelaksanaan e-proc dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran keuangan negara memang sangat mungkin. Namun, "Percepatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit," katanya, Senin (21/6).
Menurut Agus, dana hingga Rp 2 triliun tersebut sudah mencakup pengadaan server dan pelatihan sumber daya manusia di masing-masing lembaga yang ada di tingkat pusat ataupun daerah.
Sayangnya, keinginan untuk mewujudkan e-proc di semua instansi dalam waktu dua tahun itu masih sulit terlaksana. Sebab, selama ini alokasi anggaran untuk sistem lelang elektronik masih terbilang rendah. Tahun ini, misalnya, untuk pengembangan e-proc, LKPP hanya mengantongi bujet sebesar Rp 14,9 miliar.
Padahal, Agus mengklaim, e-proc sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara, berupa efektivitas dan efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Contoh, pada 2008 lalu, anggaran yang bisa dihemat dari lelang elektronik sekitar 15%. Angka ini naik menjadi 17% di 2009. Dan, "Sekitar 15% rata-rata lima bulan pertama di 2010 dengan potensi terus meningkat mengingat masa realisasi lelang masih tersisa beberapa bulan," ujar dia.
Data LKPP memperlihatkan, sampai April 2010 lalu, paket pengadaan lewat e-proc sudah mencapai 1.758 paket. Nilai total paket tersebut mencapai Rp 2,89 triliun.
Jumlah paket tender barang dan jasa pemerintah melalui e-proc hingga April 2010 itu melebihi jumlah paket pengadaan serupa di 2009 yang cuma 1.733 paket. Namun, secara nominal, nilainya masih lebih kecil. Sebab, nilai lelang 1.733 paket tersebut mencapai Rp 3,37 triliun.
Jumlah instansi yang menggunakan lelang elektronik sudah mencapai 60 lembaga.
Tedy Gumilar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
