Perbesar anggaran di sektor pendidikan

Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Pendidikan menjadi kunci utama pembangunan Indonesia hari ini dan ke depan. Janji pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden akan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia serta meningkatkan fasilitas penunjangnya.

Pasangan ini akan memperbaiki secara masif kualitas fasilitas pendidikan di SD, SMP, dan SMA serta pesantren ataupun sekolah agama sederajat melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah. "Kami juga akan meningkatkan kualitas universitas negeri ataupun swasta selama 5 tahun dengan alokasi dana Rp 20 triliun," ujar Direktur Kebijakan dan Program Tim Sukses Prabowo-Hatta Drajad Wibowo, Rabu (4/6).

Mereka juga berjanji mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan berbasis pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, serta balai latihan kerja. Ini untuk menghasilkan lulusan terdidik yang mampu bersaing di dunia kerja.

Bukan hanya dari sisi fasilitas saja, pasangan capres-cawapres nomor urut satu ini juga menjanjikan peningkatan kesejahteraan para pengajar alias para guru. Menurut Drajad, tunjangan profesi guru akan dinaikkan menjadi rata-rata senilai Rp 4 juta per bulan.

Program sertifikasi yang ada saat ini juga akan berlanjut. Romahurmuziy, Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Sukses Prabowo-Hatta, bilang, bakal memperbaiki program sertifikasi. "Sertifikasi harus dievaluasi, sehingga guru tidak mengambil beasiswa dari universitas yang akreditasinya tidak bagus," tandas Romahurmuziy.

Untuk kurikulum, pasangan ini ingin menciptakan sistem baru. Kurikulum pendidikan harus mengutamakan pembangunan karakter beserta pemahaman ilmu pengetahuan. Pelajaran matematika dan bahasa inggris serta pendidikan anti korupsi menjadi kurikulum wajib untuk sekolah dasar (SD) sebagai awal mula pembentukan pendidikan.

Gerakan wajib belajar pun akan dinaikkan menjadi 12 tahun secara gratis. Agar semakin memudahkan masyarakat, seluruh pajak buku pelajaran akan dihapuskan. Buku pelajaran juga tidak akan diganti setiap tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News