kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   20.000   0,76%
  • USD/IDR 18.088   -22,00   -0,12%
  • IDX 6.042   2,45   0,04%
  • KOMPAS100 790   1,48   0,19%
  • LQ45 600   1,02   0,17%
  • ISSI 210   -0,03   -0,02%
  • IDX30 339   0,09   0,03%
  • IDXHIDIV20 422   0,59   0,14%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 115   -0,13   -0,11%
  • IDXQ30 109   0,09   0,08%

Indef: Penyerapan tenaga kerja RI masih minim


Kamis, 20 Oktober 2016 / 20:53 WIB


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, dalam dua tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pengembangan industri masih minim yang berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Bhima mengatakan, pemerintah perlu belajar dari negara lain ‎dalam hal pengembangan industri dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu negara yang bisa dijadikan contoh dalam kedua hal tersebut yaitu Korea Selatan.

‎"Belajar dari Korea Selatan, dulu mereka sama-sama negara penerima bantuan. Sekarang mereka menjadi negara donor. Kita bisa mencontoh bagaimana mereka bangun sektor industrinya, terutama industri-industri di daerah," ujar Bhima di Jakarta, Kamis (20/10).

Bhima menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia saat ini dinilai belum berkualitas mengingat, meski ekonominya tumbuh, tetapi penyerapan tenaga kerja di dalam negeri justru menurun.

"Pada waktu awal, diharapkan elastisitas PDB terhadap tenaga kerja bisa mencapai 225.000 orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110.000 lapangan kerja baru," sebut Bhima.

Bhima juga menilai, minimnya pengembangan industri dan minimnya serapan tenaga kerja dalam negeri akibat dari minimnya dukungan pemerintah daerah yang kurang mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan di daerah-daerah.

‎"Respons daerah lambat. Di DKI Jakarta terparkir Rp 13,95 triliun, di Jawa Barat Rp 8,03 triliun, Jawa Timur Rp 3,95 triliun, Riau Rp 2,87 triliun," kata Bhima. (Iwan Supriyatna)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×