Penyelundupan, pajak & bea cukai harus bersatu

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang upaya mengurangi impor ilegal, Senin (12/10) sore.

Menurut Jokowi, maraknya aktifitas impor ilegal di pelabuhan telah menekan daya saing industri nasional.

Oleh karenanya, semua pihak harus bekerjasama menekan penyelundupan tersebut.

Salah satu langkah yang harus segera terealisasi adalah pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Jika antara data pajak dan bea cukai tersambung, maka bisa mengontrol impor yang bebas bea masuk dan tidak.

"Kalau data ini disambung, bisa banyak mengurangi masalah," kata Jokowi, Senin (12/10) di Kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Jokowi maraknya penyelundupan tidak terlepas dari modus kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Mereka antara lain importir, pengusaha pengurusan jasa, pengusaha yang berkaitan dengan kepabeanan, dan oknum pegawai bea cukai.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri kabinet kerja.

Beberapa diantaranya adalah menteri koordinator (menko) bidang perekonomian, menko bidang maritim, menteri perhubungan, hingga direktur jenderal bea cukai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News