Penyatuan Data Menjadi Kunci Pelayanan Publik di Indonesia

Selasa, 05 Desember 2023 / 22:06 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah menyiapkan paket kebijakan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sektor perumahan, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan bantuan pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 yang diprediksi akan terjaga pada level 5 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Portal Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi dan dipakai antar-instansi pusat serta daerah.

Kabag Program dan Umum Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Benny Malik mengungkapkan Satu Data Indonesia menjadi salah satu cara untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Contohnya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu bergerak, tidak mungkin selamanya miskin. "Dengan Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori msikin. Sehingga BLT diterima oleh warga sesuai sasaran,” kata Benny dalam keterangannya, Selasa (5/12).

Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan. Menurut Benny, saat ini Kemendagri mempunyai banyak data yang dihasilkan oleh wali data seperti daerah terkait kependudukan.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Data Indonesia menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik.

Teknologi informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. "Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu,” jelas Trubus.

Menurutnya, perlu kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama dari pemimpin di daerah. "Harus ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniki,” imbuh Trubus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca