Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Fokus pembangunan tahun 2017 adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Untuk itu, sejumlah program yang berkaitan dengan itu akan mendapat perhatian yang cukup besar. Program-program itu tersebar di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 beberapa program yang disiapkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lainnya.
Program-program itu akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui K/L. Selain melalui program yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ke daerah yang salah satu tujuannya bisa mendorong pembangunan di daerah.
Dalam nota keuangan dan RAPBN tahun 2017 diketahui, PKH atau program pemberian bantuan tunai bersyarat akan diberikan kepada 6 juta rumah tangga sasaran. Anggaran untuk program ini dialokasikan untuk Kementerian Sosial.
Selain program PKH, Kemensos juga bertanggungjawab atas pelaksanaan program pemberian bantuan beras sejahtera (rastra). Dalam RAPBN rastra akan diberikan kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran.
Mulai tahun depan, peemerintah juga akan menyelenggarakan program bantuan baru. Yaitu program bantuan pangan dengan mekanisme penyaluran non-tunai atau menggunakan skema voucher untuk 1,2 juta rumah tangga sasaran.
Beberapa kementerian lain, yang memiliki program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan tercermin dalam program kedaulatan pangan dan energi. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan didalamnya.
Seperti mendorong peningkatan produksi padi menjadi 77 juta ton, melakukan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk 200.000 hektar sawah. Kemudian ada juga perluasan area lahan pertanian, hingga meningkatkan produksi tangkap ikan, dan produksi garam.
Program-program itu akan dilakukan oleh Kementerian pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Contohnya adalah dan desa.
Bambang juga bilang, pihaknya tidak hanya fokus pada pelaksanaan anggaran di K/L tetapi juga efektifitas dari penyaluran dana desa. Keberadaannya, diharapkan bisa membantu pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan. Untuk tahun 2017, jumlah alokasi untuk dana desa meningkat menjadi Rp 60 triliun, naik dari APBN-P 2016 lalu yang hanya Rp 40 triliun.
Direktur Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Srihartati mengatakan, kesenjangan ekonomi memang masih menjadi isu yang belum juga bisa diselesaikan. Terutama kesenjangan yang terjadi antar daerah, seperti antara Indonesia bagian barat dan timur.
"Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan anggaran yang bersifat bantuan sosial. Pembangunan infrastruktur juga memiliki peranan yang sama penting," jelas Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
