/2018/05/17/2066244465.jpg "Penjelasan Menaker soal Satgas Pengawasan TKA")
Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri tekankan pandangan pemerintah terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan TKA akan membuat pengawasan lebih ketat. Meski begitu pemerintah tetap membuka kesempatan bagi TKA.
Kesempatan tersebut terlihat pada sikap pemerintah terhadap TKA. "Sikap pemerintah pertama, menyederhanakan tata cara perizinan penggunaan TKA," ujar Menaker Hanif Dhakiri saat konferensi pers, Kamis (17/5).
Selain itu pemerintah juga akan memperkuat pengawasan TKA dengan cara lebih terintegratif. Hal itulah yang membuat lahirnya Satgas Pengawasan TKA.
Sementara itu upaya untuk mendorong penggunaan tenaga kerja Indonesia pun ditekankan. Hanif bilang pemerintah juga bersikap terus memastikan adanya peralihan penggunaan pekerja dari TKA ke Tenaga Kerja Indonesia dengan memastikan terjadinya transfer keahlian.
Meski begitu, Satgas juga akan tetap memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran. Hanif bilang sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran.
Nantinya bila sanksi berkaitan dengan bidang imigrasi, maka pemberian sanksi akan dilakukan oleh pihak imigrasi. Begitu pula pada kasus yang lainnya.
Sebelumnya, Kemnaker bentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pembentukan Satgas TKA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 73 Tahun 2018. Satgas tersebut terdiri dari 24 Kementerian dan Lembaga (K/L).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
