Reporter: Eka Saputra |
JAKARTA. Rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari 40 juta kilo liter menjadi 37,8 juta kilo liter mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan usulan pengurangan tersebut bisa memberi dampak inflasi. “Tekanan inflasi kurang lebih 0,5 hingga 0,6 persen. Tentu ini sudah menjadi perhatian kami karena memang pada 2012 diasumsikan inflasi ada di 5,3%,” ujarnya, Senin (10/10).
Usulan pengurangan BBM bersubsidi ini akan diikuti rangkaian upaya pemerintah menyediakan pengganti BBM. “Setahu saya, Kementerian ESDM sudah melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina dan menyatakan siap bila dilaksanakan pada April 2012,” beber Agus.
Selain itu pemerintah tengah mengembangkan alat transportasi menggunakan gas, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap BBM bersubsidi, penyesuaian regulasi dan perbaikan infrastruktur.
Tahap awal pengurangan subsidi ini sementara hanya akan berlaku di Jawa dan Bali. Pengawasan dilakukan terutama terhadap kendaraan roda empat berpelat hitam. Begitupun, seperti disampaikan Agus, penyimpangan masih mungkin terjadi. “Kami masukan margin error sekitar 10% karena mungkin ada hal yang tidak bisa optimal dalam pelaksanaannya,” katanya.
Untuk itulah, bila jumlah BBM bersubsidi disepakati menjadi 37,8 juta kilo liter, maka selisih 2,2 juta kilo liter akan dimasukkan dalam cadangan risiko fiskal. “Kalau upaya mengejar angka 37,8 ini tidak tercapai, kami akan menjelaskan kepada DPR agar selisih itu bisa tetap digunakan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
