Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengiriman vaksin Covid-19 AstraZeneca diketahui mengalami penundaan lantaran terkena embargo di India. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, dengan adanya kejadian tersebut maka dapat berdampak pada target pemulihan ekonomi.
"Memastikan pasokan vaksin itu sangat penting sangat berkorelasi dengan pemulihan ekonomi. Karena semua yang berharap itu, game changer-nya adalah vaksinasi," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (28/3).
Jika terdapat hambatan dalam memperoleh pasokan vaksin akan berakibat pada beberapa hal. Pertama kemungkinan menurunnya kepercayaan masyarakat untuk bekerja kembali di kantor, kepercayaan masyarakat untuk melakukan mobilitas dan juga kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di luar rumah tanpa khawatir tertular virus Covid-19.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (28/3): Tambah 4.083 kasus baru, tetap jaga jarak
Kedua tertundanya herd immunity terbentuk dari 70% penduduk divaksinasi. Serta adanya pengaruh terhadap penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. "Kemudian situasi ini mungkin akan merubah target pemerintah untuk memulihkan ekonomi lebih cepat. Ini bisa berpengaruh terhadap penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Apalagi kan nggak ada mudik lebaran juga," imbuhnya.
Pengamanan stok vaksin menjadi sangat krusial, terlebih pada tahap vaksinasi kedua ini yang menyasar lansia dan pekerja publik. Jika memang ketersediaan pasokan AstraZeneca terganggu, Bhima menyebut pemerintah perlu mengantisipasi dengan mencari produsen vaksin lainnya.
"Apalagi AstraZeneca ini kan digadang-gadang digunakan untuk vaksinasi bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta dan juga lansia. Jadi memang harus dipastikan ketersediaan pasokannya. Kalau misalkan bukan AstraZeneca cari dari produsen lain yang punya efikasi sama atau lebih baik dibandingkan AstraZeneca," ujarnya.
Adanya embargo vaksin AstraZeneca di India juga diingatkan Bhima dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah, dalam mendorong produksi vaksin dalam negeri yang tentunya sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO.
Selanjutnya: Kemenkes pastikan tak ada kejadian pasca-vaksinasi Covid serupa Sulut di daerah lain
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
