Reporter: Petrus Dabu |
JAKARTA. Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi untuk Desa Sejahtera menolak rencana pemerintah mengembangkan varietas golden rice.
Sebab, "Sangat menyedihkan melihat pemerintah selalu mengulang strategi yang sama, bukan menyediakan solusi, hal itu justru menghasilkan ketergantungan dan masalah baru dalam masalah pangan," ujar Tejo Wahyu Jatmiko,Koordinator Aliansi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4).
Golden rice merupakan varietas padi transgenik hasil rekayasa genetika yang mengandung beta-carotene (provitamin A) pada bijinya (endosperma). Rencananya varietas ini akan ditanam secara luas di Indonesia pada tahun 2013. Aliansi menganggap strategi instan ini berorientasi impor dalam mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia.
Golden rice diperkenalkan sejak tahun 2000 sebagai solusi bagi masalah kekurangan vitamin A yang diperkirakan diderita oleh 124 juta anak di 26 negara, khususnya di Asia dan Afrika.
Jenis padi yang direkayasa agar menjadi golden rice adalah Indica (IR 64) dan japonica (Taipei 309) yang dipilih karena kedua varietas ini digemari masyarakat Asia Tenggara dan China."Kalau mau memecahkan masalah kekurangan vitamin A, kita adalah negara penghasil umbi terbesar di dunia, sumber vitamin A ada sayur hijau, beras pecah kulit, pepaya dan wortel yang cukup murah," ujarnya.
Indah Suksmaningsih, Direktur Institute Global Justice menambahkan dengan alasan penyediaan pangan, hak petani semakin disingkirkan dalam proses penyediaan pangan yang kini dikuasai oleh industri pangan.
Dia bilang, 50% pasar benih saat ini dikuasai tiga perusahaan multinasional, yaitu Monsanto, Dupont dan Syngenta. Tiga perusahaan inilah yang mendanai riset dan mendukung pengembangan golden rice.
Di sini, perusahaan asing atau multinational corporation (MNC) menjadi penyedia bibit, sedangkan petani yang melakukan penanaman. “Tidak adil bagi petani, mereka tidak bsia mengembangkan bibit tersebut,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
