Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) untuk buruh migran cukup ideal. Namun merealisasikan visi misi itu yang membutuhkan waktu, tenaga dan komitmen. Soalnya, tidak mudah memberikan perlindungan dan meningkatkan tenaga kerja terampil, termasuk mengirim tenaga kerja terampil bekerja di negeri orang.
Pengamat ekonomi dari Universitas Ma Chung Dodi Arifianto mengatakan meningkatkan standar perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memang sudah menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah. Program untuk meningkatkan skill sebagai nilai tambah kepada tenaga kerja yang dikirim ke negari orang juga program yang bagus. "Namun tidak mudah membentuk orang-orang yang memiliki skill yang mumpuni," ujarnya, Kamis (19/6).
Ia bilang, selain butuh waktu dan komitmen yang kuat, Jokowi-JK juga dituntut untuk meningkatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Artinya bagaimana TKI benar-benar memiliki kepastian hukum dengan membenahi kontrak mereka selama bekerja. Bila ada persoalan yang timbul, maka penyelesaiannya harus berdasarkan kontrak kedua negara. "Jadi dibutuhkanlah langkah konkrit," tambahnya.
Nah tugas pemerintah itu, yang kelak bila terpilih akan dijalankan Jokowi-JK nantinya adalah bagaimana merealisasikan tata cara, atau prosedur yang memberikan kepastian hukum bagi TKI selama mereka bekerja di luar negeri. Selain itu, mengirim tenaga kerja terampil ke luar negeri juga punya tantangan tersendiri. Soalnya, setiap negara lebih mengutamakan warganya sendiri menempati posisi-posisi penting ketimbang memberikannya kepada orang lain. Sementara mereka hanya membutuhkan tenaga kerja murah seperti pembantu.
Sementara itu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, program perlindungan TKI dan meningkatkan keterampilan bukanlah program yang baru. Sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga program itu sudah disuarakan, tapi sulit direalisasikan. "Justru yang dibutuhkan adalah program konkret bukan lagi hanya sekedar program biasa," tandasnya.
Menurutnya, Jokowi-JK harus berani memberikan program konkrit siapa yang akan memberikan pelatihan kepada TKI yang keluar negeri. Apakah itu tugas pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi atau perusahaan yang mengirim TKI. Jadi harus jelas, pelatihan keterampilan itu tugas siapa. Itu program jangka pendek pemerintah baru nanti.
Sementara untuk program jangka panjang, Enny bilang, pemerintah perlu menggali dan mendayagunakan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang masih banyak belum tergali. Banyak lahan yang masih menganggur dan belum dioperasikan secara maksimal. "Nah sumber daya inilah yang harus dioptimalkan," tambahnya.
Bila Jokowi-JK fokus mengelola SDA di Indonesia, maka sudah pasti dapat membuka lowongan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Dengan demikian, otomatis jumlah buruh migran akan berkurang. Soalnya, menjadi buruh migran ke negeri orang adalah pilihan terakhir sebagian besar TKI. Jadi Jokowi-JK harus berani memberikan program konkrit untuk terciptanya lowongan pekerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
