Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Maraknya kasus ketidakadilan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) buruh migran di luar negeri menjadi salah satu perhatian kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menghadapi laga pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Dalam visi misi pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut 2 ini, ditegaskan akan ada perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri.
Salah satu anggota tim pemenangan Jokowi-JK Imam Sugema mengatakan, ada tiga poin utama yang menjadi kebijakan Jokowi-JK bisa berhasil melenggang ke Istana Negara. Pertama, memastikan adanya perlindungan kepada buruh migran Indonesia di luar negeri. "Pemerintah nanti akan memperjuangkan hak-hak buruh migran agar terpenuhi dan mereka bisa nyaman bekerja di luar negeri," ujar Imam kepada KONTAN, Kamis (19/6).
Menurut Imam, capres dan cawapres ini akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dari segala kesewenang-wenangan dan kekerasan selama mereka bekerja di luar negeri. Kedua, Jokowi-JK berjanji bahwa dalam jangka beberapa tahun akan mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk dikirim ke luar negeri. Bila selama ini, Indonesia banyak mengekspor tenaga kerja murah yang menjadi pelayan dan pembantu di luar negeri, ke depan, akan dikirimkan tenaga kerja terampil seperti guru, perawat dan manager.
Tenaga terampil ini, lanjut Imam, otomatis lebih mudah melindungi dirinya sendiri dan dihargai karena keterampilan mereka. Itulah sebabnya, salah satu fokus Jokowi-JK adalah meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan berbagai keterampilan dan kealian. Ketiga adalah mendorong agar orang Indonesia lebih tergiur bekerja dalam negeri ketimbang pergi ke luar negeri.
Maka bila terpilih, Jokowi-JK akan memperbesar peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang luas sehingga bisa menampung tenaga kerja Indonesia. Dengan begitu, orang Indonesia tidak lagi harus berduyung-duyung ke luar negeri mencari pekerjaan. Kendati begitu, Imam enggan membeberkan target pencapaian program ini. Ia bilang nantinya program ini akan masuk dalam program kerja pemerintah begitu Jokowi-JK berkuasa.
Anggota Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla lainnya, Rieke Diah Pitaloka menambahkan bila pasangan ini menang, maka buruh migran tidak lagi disebut sebagai pahlawan devisa. Namun prioritas utama Jokowi-JK adalah memperbanyak lowongan pekerjaan dalam negeri. Nantinya tugas koordinator penggalangan buruh migran akan diambilalih negara. Sementara pihak swasta hanya sebagai sistem pendukung saja. "Urusan buruh migran harus diurus pemerintah bukan swasta," tegasnya.
Dalam visi dan misi pasangan ini menjanjikan akan memberikan perlindungan kepada buruh migran jauh lebih komprehensif ketimbang yang ada sekarang. Pasangan ini juga berjanji akan menjawab kebutuhan perlindungan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan adanya perlindungan bagi buruh migran Indonesia.
Jokowi-JK berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua pekerja Indonesia dalam dan luar negeri. Mereka akan melakukan langkah harmonisasi konvensi Internasional 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja.
Jokowi-JK juga berjanji akan melakukan revisi terhadap UU 39/2004 tentang penempatan tenaga kerja Indonsia dengan menekankan pada aspek perlindungan. Mendukung pengalihan konsorsium asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
