CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.477.000   -5.000   -0,34%
  • USD/IDR 15.794   6,00   0,04%
  • IDX 7.349   26,63   0,36%
  • KOMPAS100 1.128   7,16   0,64%
  • LQ45 894   9,17   1,04%
  • ISSI 223   0,37   0,17%
  • IDX30 458   5,25   1,16%
  • IDXHIDIV20 550   4,79   0,88%
  • IDX80 129   0,86   0,67%
  • IDXV30 138   0,71   0,51%
  • IDXQ30 152   1,10   0,72%

Pengacara sarankan Angelina Sondakh maju PK


Kamis, 21 November 2013 / 19:10 WIB
Pengacara sarankan Angelina Sondakh maju PK
ILUSTRASI. Cara masak daging biar empuk.


Reporter: Wuwun Nafsiah |

JAKARTA. Mantan Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Patricia Pingkan Sondakh dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Angie juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS.

Pengacara Angelina Sondakh, Teuku Nasrullah belum dapat berkomentar atas putusan ini. Namun, ia menyarankan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Sesuai Undang-undang masih ada satu tahap lagi, yaitu PK. Namun untuk mengajukan PK, saya harus terima salinan putusan dulu. Saya juga akan berkonsultasi dengan klien," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (21/11).

Mahkamah Agung dalam laman resminya telah mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Mohammad Askin memutus perkara ini pada 20 November 2013. 

Putusan ini sekaligus membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Angelina Sondakh 4 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta. 

Putri Indonesia tahun 2001 ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai terkait proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Angelina Sondakh terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×