kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pemindahan pusat pemerintahan lebih baik daripada pemindahan ibukota negara


Rabu, 22 Desember 2010 / 11:54 WIB
Pemindahan pusat pemerintahan lebih baik daripada pemindahan ibukota negara


Reporter: Astri Kharina Bangun |

JAKARTA- Daripada menggulirkan wacana seputar rencana memindahkan Ibukota negara, pemerintah sebaiknya berfokus pada pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke kota lain. Khususnya kota satelit Jakarta yakni Bogor, Tangerang, Depok, atau Bekasi (Bodetabek). Demikian diungkapkan pengamat perkotaan yang juga Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Lukman Purnomosidhi dalam Dialog Pengembangan Wilayah Jabodetabek dan Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan, Selasa, (21/12).

"Pemindahan Ibukota negara akan sangat mahal dan menguras anggaran negara. Namun, hasilnya belum tentu efektif untuk memecahkan masalah kesenjangan wilayah maupun perkembangan Kota Jakarta," ujar Lukman.

Menurut Lukman, pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jakarta bukan hanya bisa mengatasi persoalan kepadatan penduduk, rendahnya kapasitas daya dukung kota, serta buruknya infrastruktur transportasi dan sistem drainase Jakarta. Melainkan juga, bisa turut membantu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kota yang paling berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru itu adalah Bodetabek. Apalagi sebetulnya pemerintah melalui Perpres No.54/2008 sudah mengatur soal penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Hanya saja, implementasi Perpres tersebut masih menunggu selesainya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

"Pemindahan pusat pemerintahan merupakan langkah strategis yang perlu dipersiapkan dari sekarang," saran Lukman.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menambahkan, pemerintah pada dasarnya masih menelaah daerah mana saja yang berpotensi menjadi pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta.

"Untuk sementara ini blueprint-nya Bodetabek sebagai kota satelit Jakarta. Tapi bisa juga kota lain di luar itu. Yang jelas saat ini konsentrasi dulu untuk mengurangi pusat aktivitas yang berlebih di Jakarta. Memang yang paling cepat bisa dilakukan adalah menarik pusat pemerintahan ke luar Jakarta."

Kementrian PU pun menyiapkan infrastruktur berupa jalan lingkar luar dan radial agar peran kota satelit bisa kian mendukung Jakarta sebagai kota inti. Diantaranya Jalan Tol Cawang-Pluit-Tj.Priuk, jalan tol Pondok Indah-Cikunir-Tj.Priuk, dan tol Penjaringan-Kebon Jeruk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×