Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbaikan sistem dan alur kerja Online Single Submission (OSS) diyakini dapat melancarkan laju investasi di tahun 2020. Setidaknya kemudahan perizinan tersebut bisa menjadi multivitamin awal tahun.
Seluruh perizinan investasi tersinergi lewat OSS yang mana di bawah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan tersebut berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2019.
Baca Juga: Menelisik arah investasi tahun depan menurut para ekonom
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan melalui beleid itu, perizinan investasi semula juga melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait akan dideligasikan sepenuhnya kepada BKPM. Bahlil meyakini rekonstruksi ini akan mempercepat proses perizinan sehingga target investasi tahun depan dapat tercapai.
Proyeksi BKPM realisasi investasi tahun depan sebesar Rp 885 triliun. Angka tersebut sudah akumulasi dari nilai penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Bila dibandingkan dengan tahun lalu, target ini tumbuh sekitar 10,5% atau setara dengan Rp 792 triliun.
Pemerintah optimistis target itu dapat tercapai dengan integrasi OSS ditambah pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik. “Tidak ada masalah, kita dengan regulasi yang ada tetap harus punya kreativitas untuk bagaimana mendatangkan investor apalagi ekonomi global membaik,” kata Bahlil kepada Kontan.co.id, Rabu (25/12).
Baca Juga: Pemerintah fasilitasi akses pendanaan pembangunan smelter
Kata Bahlil dengan modernisasi OSS akan membuat sistem perizinan jadi lebih efektif dan efisien, karenanya selama ini izin investasi terkendala di tahapan K/L terkait sampai ke pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi.
Kepala BKPM meyakini hal ini dapat menarik investor di awal 2020. Ini sambil menunggu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang direncanakan bisa diundangkan pada semester II-2020.
Cara BKPM lainnya dengan mengidentifikasi masalah investasi. Bahlil bilang pemerintah dalam hal ini menyisir satu-persatu hambatan investor. Sebab, setiap investasi memiliki kasus berbeda. Secara umum, BKPM akan membenahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, dan pengadaan lahan.
Baca Juga: Untuk menggertak Uni Eropa, pemerintah disarankan batalkan pembelian 313 Airbus
“Makanya dengan OSS, ada yang di K/L atau Kabupaten/Kota, ada yang di tanah. Adapun tumpang tindih konsensi, satu investasi tidak bisa dipukul rata,” ujar Bahlil.
Di semester I-2020, Bahlil bilang pemerintah akan mendapatkan investasi langsung atau foregn direct investment (FDI) sebesar Rp 500 triliun. Angka itu berasal dari komitmen investasi dari 24 perusahaan yang masuk pada awal bulan lalu sebesar Rp 700 triliun. Sementara, Rp 200 triliun sudah tertanam di pasar dalam negeri.
“Yang sudah masuk dari sana mulai dari industri petrochemical, termasuk di dalamnya power plant di Jawa Barat, sampai otomotif seperti Hyundai. Presiden menargetkan kepada kami ini harus selesai di tahun depan. Utang saya masih banyak, sejak bulan lalu kami optimistis enam sampai tujuh bulan selesai,” Harap Bahlil.
Baca Juga: Pemerintah siap turun tangan fasilitasi akses pendanaan untuk pembangunan smelter
Namun demikian, Bahlil mengakui sisa komitmen investasi yang belum terealisasi itu memiliki banyak kendala terlepas dari perizinan. Menurutnya, komitmen investasi itu hanya sedikit yang berkaitan dengan Omnibus Law. Kebanyakan masalah investor dengan pihak kedua.
“Kami kompromikan duduk bersama, bisa mencari win-win solution. Saya pikir kompromi dalam bisnis itu kan bisa cepat selesai kalo ada solusi tidak boleh ada yang arrogant,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
