Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian BUMN memilih menangguhkan rencana penawaran publik perdana Initial Public Offering (IPO) sejumlah perusahaan milik pemerintah. Deputi Menteri BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Pandu Djajanto mengungkapkan perusahaan jangan terlalu gampang untuk menerbitkan IPO. “Jika perusahaan hanya ingin mencari dana Rp 300 miliar hingga Rp 600 miliar saja bisa dengan menerbitkan surat utang atau obligasi, jadi masih ada banyak solusi sebelum mengeluarkan IPO,” jelas Pandu.
Kementerian BUMN rupanya lebih memilih opsi penerbitan obligasi sebagai sumber pendanaan perusahaan. “Kami mengupayakan agar saham pemerintah bertahan seperti saat ini, dan tidak berkurang hanya karena ingin mencari dana yang tidak terlalu besar, sekitar Rp 300 miliar-Rp 600 miliar,” ucapnya, Selasa (28/12).
Menurut Pandu, BUMN bisa melaksanakan IPO jika dana yang dicari memang masuk kategori besar dan memungkinkan kepemilikan pemerintah terdilusi. Untuk opsi ini, Kementerian BUMN kembali mengkaji sejumlah perusahaan yang mungkin bisa IPO. Beberapa perusahaan yang direncanakan akan diprivatisasi melalui IPO di antaranya PT Jasindo (Persero), PT Semen Baturaja (Persero), PT Industri Telekomunikasi, serta PT Hutama Karya (Persero). Di luar itu, BUMN yang sudah dapat dipastikan akan IPO adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Untuk Semen Baturaja, rencana IPO ditargetkan memperoleh dana Rp1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik semen baru dengan kapasitas produksi sebesar 1,5 juta ton per tahun. Sementara itu, Jasindo menargetkan bisa meraup dana Rp 500 miliar – Rp 600 miliar dalam IPO yang direncanakan dilakukan pada tahun depan. Dana tersebut akan dipakai untuk memperkuat modal kerja perseroan.
Hutama Karya juga bersiap melaksanakan IPO untuk menambah modal perseroan. Namun demikian, perusahaan ini masih diminta menyelesaikan masalah legal terkait dengan salah satu ruas proyek JORR (Jakarta Outer Ring Road) . Pandu menambahkan meskipun mengkaji kembali, pihaknya masih membuka kemungkinan privatisasi BUMN melalui IPO pada tahun depan. “Bagaimanapun, kita harus memanfaatkan momen pada kuartal I/ 2011,” ucapnya.
Sedangkan untuk Garuda Indonesia Pandu mengharapkan, “Ketika melepas saham pemerintah seperti Garuda ini, nantinya dengan harapan investornya adalah orang asli Indonesia. Kami berharap hasil IPO bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan bagi pemerintah sendiri bukan hanya untuk memperoleh dana yang diperuntukkan buat APBN,” harap Pandu.
Menurut Pandu, dana hasil IPO sebaiknya hanya untuk kepentingan pengembangan perusahaan. “Potensi perusahaan yang bisa di-IPO kan memang banyak. Kita mau tata lagi, agar nilainya maksimal,” jelas Pandu. Dengan adanya tren perkembangan pasar modal yang baik diharapkan nantinya saham perusahaan milik pemerintah yang dilepas di bursa bisa mendapatkan respons positif. "Kita akan memaksimalkan momentum perkembangan pasar modal di mana tren pasar modal akan sangat baik. Nah untuk itu kita juga akan membenahi proses privatisasi agar lebih matang," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
