kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.905.000   -23.000   -1,19%
  • USD/IDR 16.520   0,00   0,00%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Pemerintah tolak tawaran utang dari Inggris


Kamis, 17 September 2015 / 16:44 WIB
Pemerintah tolak tawaran utang dari Inggris


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Meskipun membutuhkan banyak pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, Indonesia nampaknya belum tertarik mengambil tawaran kredit dari Inggris.

Pemerintah lebih memilih enam kreditur lain untuk pembiayaan proyek blue book periode 2015-2019 dengan nilai total US$ US$ 39,9 miliar.

Alasan utama pemerintah tidak tertarik tawaran pinjaman Inggris lantaran belum adanya pengalaman kerja sama dengan negara tersebut sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk memutuskannya.

"Sudah kami pelajari tawarannya, tapi belum ada pengalaman. Sehingga, bukan hal yang mudah untuk kerja sama goverment to goverment (G to G)," Wismana Adi Suryadibrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (17/9).

Asal tahu saja, pada akhir Juli lalu Perdana Menteri Inggris David Cameron melakukan kunjungan ke Presiden Joko Widodo untuk membicarakan kerja sama di sektor bisnis.

Pemerintah Britania Raya bersedia menyediakan dana pinjaman hingga £ 1 miliar untuk pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

Pementah Inggris menawarkan pinjaman dengan skema penjaminan ekspor atawa export guarantee scheme untuk pembiayaan tersebut.

Rencana kerja sama ini berpotensi meningkatkan nilai ekspor Inggris sebesar £ 200 juta per tahun.

Wismana menjelaskan, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam menerima atau tidak tawaran pinjaman calon kreditur untuk pembiayaan proyek.

Yakni, kapasitas atau syarat yang diberikan kreditur, spesialisasi atawa keunggulan dalam pembiayaan proyek di suatu sektor, serta pengalaman kerja sama kreditur dengan kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

Sehingga dengan melalui ketiga pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tawaran kerjasama Pemerintah Inggris.

"Namun, untuk skema kerja sama pembiayaan misalnya public private partnership (PPP), tentu masih oke," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sedikitnya akan ada enam calon mitra yang telah dipilih untuk menjadi mitra dalam pembiayaan proyek pinjaman luar negeri yang dimuat dalam blue book 2015-2019.

Mereka adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), pemerintah China, Jepang, Korea Selatan, serta Jerman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×