Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Permohonan persetujuan pengubahan kontrak ini dapat diajukan secara tertulis oleh K/L kepada Menkeu paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
Kemudian, pengajuan permohonan kontrak tahun jamak juga perlu memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri harus memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian atau rekomendasi dari instansi pemerintah atau tim teknis fungsional yang kompeten.
Baca Juga: Jokowi ingatkan pamong praja muda soal kerja cepat
Kedua, untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri perlu memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian atau rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat.
Ketiga, alokasi anggaran bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran K/L atau daftar isian pelaksanaan anggaran K/L yang bersangkutan. Keempat, rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam kontrak tahun jamak dicantumkan dalam prakiraan maju.
Kelima, permohonan harus disertai dengan alasan dan dasar pertimbangan pengajuan kontrak tahun jamak yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya.
Keenam, untuk pekerjaan yang semua direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, telah dilengkapi dengan surat penyataan kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan.
Baca Juga: Pemerintah guyur kredit modal kerja padat karya hingga Rp 1 triliun per debitur
"Pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dilengkapi dengan dokumen mengenai jenis dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun," tulis Kemenkeu di dalam PMK.
PMK ini mulai berlaku dan resmi mengubah beberapa ketentuan dalam beleid sebelumnya, sejak tanggal 23 Juli 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
