Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis menargetkan investasi di tahun depan mencapai Rp 1.650 triliun. Angka ini meningkat 17,85% jika dibandingkan dengan target investasi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Deputi Pengambangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjanjung mengatakan, target tersebut sejalan dengan optimistis pemerintah yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di atas 5%.
Terlebih lagi, investasi menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pemerintah tetap berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian berkelanjutan di atas 5%. Sementara mesin pertumbuhan utama adalah investasi," ujar Yuliot kepada Kontan.co.id, Jumat (10/3).
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Rp 1.650 Triliun Tahun Depan
Untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi tersebut, Yuliot bilang, Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi dan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam mendorong investasi ke depan.
"Sektor investasi masih belum bergeser dari 24 sektor usaha yang dilaporkan Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia). Investasi prioritas ada IKN, hilirisasi, infrastruktur dan lain-lain," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa target investasi tersebut masih ambisius. Terlebih lagi tahun depan bertepatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang membuat investor akan wait and see.
Oleh karena itu, Bhima menyerankan target tersebut perlu dikaji dan diturunkan kembali.
"Target investasi masih ambisius padahal bertepatan dengan momen pemilu, investasi masih menunggu dulu siapa pemenang pemilu, bukan hanya presidennya tapi juga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (10/3).
Baca Juga: Berdikari Pondasi Perkasa (BDKR) Bersaing Menggarap Proyek di IKN
Bhima bilang, investor yang berkaitan dengan perizinan dan investasi yang besar maka akan memastikan terlebih dahulu apakah kebijakan tidak berubah meski pergantian kepemimpinan.
"Contohnya soal IKN, meski sudah tebar insentif pajak, hak guna usaha (HGU) dan tenaga kerja asing (TKA) tapi bagi investor belum tentu langsung terealisasi di 2024. Bagaimana misalnya kalau presiden pasca 2024 mengeluarkan Perpu IKN? Ketidakpastian sangat tinggi," pungkas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
