Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah menargetkan belanja kementerian dan lembaga negara (K/L) pada tahun 2014 mencapai Rp 567 triliun. Peningkatan belanja itu karena ingin target peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan dengan cara menurunkan angka kemiskinan.
"Resources envelope dari belanja kementerian dan lembaga adalah sejumlah Rp 567 triliun, yang dari hitungan awalnya adalah Rp 457,1 triliun. Itu dilandasi dengan beberapa asumsi terkait asumsi makro, growth-nya antara 6,5 % hingga 6,9 % dan desifit 1,5% dari PDB," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Kantor Presiden, Kamis (4/4).
Belanja tersebut difokuskan untuk mencapai beberapa sasaran. Di antaranya adalah untuk program-program di bidang perekonomian dan sosial politik dengan beberapa penekanan khusus. "Namun yang akan menjadi fokus baru adalah pemerintah ingin serius mencapai target peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan dengan cara menurunkan angka kemiskinan," kata Armida.
Pemerintah ingin agar angka kemiskinan pada 2014 di level 10% dan pengganguran bisa turun menjadi 5% hingga 6%. Selain itu, belanja tersebut juga bisa mencapai target pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi.
Armina melanjutkan, belanja kementerian sebesar Rp 567 triliun tersebut juga difokuskan untuk mencapai berbagai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Maklum saja, tahun 2014 merupakan tahun terakhir jalannya Kabinet Indonesia Bersatu II. Program-program tersebut sedang berjalan, baik di dalam bidang ekonomi, sosial politik, dan kesejahteraan masyarakat.
Program-program yang dijalankan secara garis besarbertujuanmenjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat. Hanya saja, terdapat beberapa penguatan, seperti penambahan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dan BSM (Beasiswa Siswa Miskin). Untuk BSM, pemerintah berharap pada 2014 capaiannya sudah mencakup 25% rumah tangga termiskin, untuk SD hingga SMA. Ada juga penguatan untuk supply sarana dan prasarana kesehatan.
Presiden SBY, lanjut Armida, menegaskan seluruh sasaran-sasaran pokok harus tercapai. Pertumbuhan ekonomi harus tetap minimal 6%. Pemberian bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan berdampingan agar penciptaan lapangan kerja dapat terus ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
