Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah terus mencari cara untuk menurunkan tingkat defisit pembiayaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Baru berjalan 2,5 tahun, program JKN dinilai wajar masih membutuhkan banyak suntikan dana agar tetap berjalan.
Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, di masa transisi ini, wajar bila klaim jaminan kesehatan masih tinggi. "Program JKN baru dimulai tahun 2014," kata Nila, Senin (26/9).
Saat ini klaim peserta JKN masih besar di tingkat Rumah Sakit (RS), sehingga wajar bila besaran biaya sangat besar. Meski tidak merinci, jumlah pelayanan JKN di tingkat Rumah Sakit prosentasenya mencapai 80%.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Donald Pardede mengatakan, identifikasi penyebab ketidak seimbangan program JKN masih dicari solusinya. "Fokusnya kearah mengurangi defisit. Oleh karena itu, perlu identifikasi yang nyata," kata Donald.
Menurut Donald, salah satu yang terpenting dalam memperbaiki program JKN ini adalah jumlah peserta. Peserta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN harus dilakukan perhitungan ulang. Selama ini masih banyak bantuan untuk PBI namun tidak tepat sasaran.
Peserta PBI masih simpang siur. Di mana, saat ini terdapat peserta PBI yang statusnya sudah meninggal dunia atau naik kelas menjadi peserta yang sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan. "Peserta PBI harus akurat," ujar Donald.
Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan, upaya untuk menurunkan angka defisit terus digodok. Namun sayang pihaknya enggan membeberkan berbagai upaya yang dilakukan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
